Analisis Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Hutan Kota di Kota Bogor

Abstract

Hutan kota beserta peranannya dipercaya dapat meningkatkan kualitas lingkungan kota yang cenderung menurun seiring laju pembangunan. Salah satu permasalahan yang ditemui dalam usaha pembangunan dan pengembangan hutan kota terletak pada aspek kelembagaan. Dalam penelitian ini, kelembagaan dikaji dari sudut pandang organisasi dan aturan main. Aturan main berupa peraturan perundangan dianalisis dengan menggunakan Content Analysis dan organisasi menggunakan analisis tugas pokok dan fungsi. Penyelenggaraan hutan kota yang berlangsung di Kota Bogor sampai saat ini hanya terdapat pada tahapan perencanaan alokasi ruang dan pengelolaan tanpa ada penunjukan, pembangunan, dan pengawasan. Terdapat beberapa peraturan perundangan yang isinya dinilai terkait dengan penyelenggaraan hutan kota mulai tingkat Undang-Undang sampai Perda Kota Bogor. Penyelenggaraan hutan kota telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundangan tingkat nasional dengan terbitnya Inmendagri No. 14 Tahun 1988 dan PP No. 63 Tahun 2002, namun masih sangat kurang dalam Perda Kota Bogor. Instansi yang berperan dalam perencanaan alokasi ruang adalah Badan Perencanaan Daerah Kota Bogor. Instansi-instansi yang berperan dalam pengelolaan antara lain: Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor-LIPI, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam, Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat dan Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor. Penyelenggaraan hutan kota di Kota Bogor belum berjalan sempurna karena masih minimnya ketentuan mengenai penyelenggaraan hutan kota pada Perda kota Bogor.