Hubungan tata kelola ekonomi daerah dan kelimpahan sumber daya alam dengan kinerja perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur

Abstract

Sumber daya alam memiliki kaitan yang erat terhadap tingkat perekonomian di suatu daerah. Pada dasarnya sumber daya alam yang melimpah akan menunjang kinerja perekonomian yang baik. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur yang tinggi ternyata tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonominya. Sehingga ketimpangan antar daerah di Kalimantan Timur masih tinggi. Hal ini terlihat dari tingginya nilai indeks ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita antarkabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami ketimpangan yang cukup besar. Oleh sebab itu, perlu adanya tata kelola yang baik sebagai sistem pendukung dalam kinerja perekonomian yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Analisis yang digunakan adalah analisis korelasi, uji T, dan analisis regresi. Berdasarkan hasil penelitian variabel tata kelola yang berhubungan signifikan dengan Indeks Pembangunan Manusia(IPM), pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan adalah: 1)persentase mekanisme pengaduan pelayanan izin usaha, 2)kebijakan Pemda terhadap sektor swasta, 3)tindakan pemerintahan daerah terhadap sektor swata, 4)Program Pengembangan Usaha Swasta (PPUS) yang menghubungkan pelaku usaha kecil-sedang-besar dan pelatihan pengajuan kredit UKM, 5)lama perbaikan jalan, 6)lama perbaikan infrastruktur listrik dan lama pemadaman listrik. Berdasarkan hasil regresi OLS, variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap IPM adalah belanja pendidikan dan kesehatan serta PPUS. Variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB perkapita adalah Pendapatan Asli Daerah(PAD), integritas bupati/walikota dan pengetahuan para pelaku usaha tentang PPUS. Variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah Dana Bagi Hasil(DBH), IPM, waktu pengurusan akses lahan, mekanisme pengaduan izin usaha, pengetahuan para pelaku usaha tentang PPUS, dan ketegasan bupati/walikota pada korupsi jajarannya. Adapun variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan adalah PAD, proses perizinan usaha yang bebas dari praktek kolusi dengan pegawai internal, tindakan Pemerintah Daerah terhadap sektor swasta, dan pengetahuan para pelaku usaha tentang PPUS.