Analisis Manfaat Ekonomi dan Efektivitas Kelembagaan Kolaboratif Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) (Kasus Desa Bunter Kabupaten Ciamis Jawa Barat)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Menganalisis struktur property rights (hak kepemilikan) PHBM di Desa Bunter, 2) Mengestimasi manfaat ekonomi PHBM yang diperoleh Pesanggem Desa Bunter dan Perum Perhutani selama PHBM, dan 3) Menganalisis efektivitas kelembagaan PHBM di Desa Bunter. Untuk menganalisis struktur property rights PHBM di Desa Bunter terdiri dari dua langkah. Pertama, identifikasi aktor dan aturan menggunakan teori Ostrom (1999) dan yang kedua menentukan struktur property rights menggunakan teori Sclagher dan Ostrom (1992). Untuk mengestimasi manfaat ekonomi yang diperoleh pesanggem Desa Bunter dan Perum Perhutani selama PHBM di Desa Bunter dilakukan pencarian data dari instansi terkait dan wawancara langsung dengan responden dan informan. Untuk menganalisis efektivitas kelembagaan dilakukan analisis berdasarkan kriteria keberhasilan kelembagaan yaitu efisiensi, keberlanjutan, dan pemerataan. Indikator kriteria efisiensi yang digunakan diantaranya adalah terjadinya proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak, kepatuhan pesanggem yang tinggi untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan, dan terjadinya peningkatan kondisi pendapatan pesanggem setelah diterapkan PHBM. Indikator kriteria keberlanjutan diantaranya adalah kondisi sumberdaya alam dan lingkungan yang tetap baik setelah dilaksanakan PHBM, kondisi hasil sumberdaya alam yang tetap baik setelah dilaksanakan PHBM, dan kondisi hubungan antara Perum Perhutani dengan pesanggem Desa Bunter yang juga berlangsung tetap baik setelah dilaksanakan PHBM. Indikator kriteria pemerataan yang digunakan diantaranya adalah terjadinya kesesuaian kesepakatan kerja sama dengan keinginan pesanggem Desa Bunter, terjadinya transparansi proses manajemen PHBM, terjadinya perbaikan kondisi fasilitas desa setelah dilaksanakan PHBM di Desa Bunter, dan terjadinya pemerataan pendapatan pada pesanggem setelah PHBM. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa struktur property rights PHBM di Desa Bunter adalah Perum Perhutani berada pada posisi owner (pemilik), sedangkan pesanggem Desa Bunter berada pada posisi authorized user (pengguna). Posisi owner lebih tinggi daripada authorized user, dimana owner memiliki hak yang lebih banyak daripada authorized user. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang diperoleh owner akan lebih besar daripada manfaat ekonomi yang diperoleh authorized user. Manfaat ekonomi yang diperoleh pesanggem Desa Bunter selama PHBM berlangsung adalah sebesar Rp.1.414.739.150. Manfaat ekonomi tersebut berasal dari kegiatan-kegiatan PHBM mulai dari kegiatan penanaman sampai dengan penebangan jati yang melibatkan pesanggem, bagi hasil pendapatan dari jumlah tebangan, dan manfaat ekonomi yang berasal dari pemanfaatan lahan di bawah tegakan (tumpangsari). Manfaat ekonomi yang diperoleh Perum Perhutani selama PHBM di Desa Bunter adalah sebesar Rp. 2.499.119.308. Manfaat ekonomi tersebut berasal dari kegiatan bagi hasil pendapatan jumlah tebangan. Analisis efektivitas kelembagaan PHBM di Desa Bunter terdiri dari analisis efisiensi kelembagaan, keberlanjutan kelembagaan, dan pemerataan kelembagaan. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa efektivitas kelembagaan PHBM di Desa Bunter adalah sudah cukup efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari efisiensi kelembagaan dimana pengambilan keputusan sudah dilakukan secara bersama-sama, kepatuhan pesanggem Desa Bunter untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap larangan sangat tinggi, dan terjadi peningkatan pendapatan untuk pesanggem setelah PHBM sebesar Rp. 69.392. Efektivitas kelembagaan juga dapat dilihat dari keberlanjutan kelembagaan dan pemerataan kelembagaan setelah dilaksanakan PHBM. Indikator keberlanjutan kelembagaan PHBM di Desa Bunter sudah dapat dicapai, dimana pesanggem dapat mempertahankan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan serta berhasil memelihara hubungan baik dengan Perum Perhutani. Namun, indikator pemerataan kelembagaan PHBM di desa tersebut belum tercapai, karena transparansi proses manajemen PHBM belum tercapai, belum terjadi peningkatan perbaikan fasilitas desa secara signifikan, dan masih adanya golongan-golongan tertentu yang menikmati hasil dari proses manajemen PHBM di Desa Bunter.