Efektivitas pemberian Adipura pada upaya peningkatan dan perbaikan kualitas lingkungan di Kota Probolinggo

Abstract

Permasalahan lingkungan perkotaan yang dihadapi Indonesia secara umum meliputi kualitas lingkungan hidup yang cenderung menurun, kapasitas aparatur pemerintah yang relatif kurang memadahi dibandingkan dengan besarnya masalah lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perkotaan relatif rendah. Dalam rangka mewujudkan kota mencapai tata kepemerintahan yang baik dan lingkungan hidup yang baik maka dilaksanakan Program Adipura. Kota Probolinggo merupakan kota yang memperoleh Adipura pada kategori kota sedang dari tahun 2007-2011. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui dampak adanya perolehan Adipura terhadap peningkatan upaya dan perbaikan kualitas lingkungan di Kota Probolinggo. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan biaya transaksi. Perolehan Adipura tersebut memicu Kota Probolinggo untuk meningkatkan upaya perbaikan kualitas lingkungan antara lain : metode pengelolaan sampah 3R, improved sanitary landfill, gerakan sejuta pohon, tamanisasi, waste water garden. Keberhasilan dalam memperoleh Adipura selama lima tahun berturut-turut menunjukan adanya keefektivan kelembagaan lingkungan di Kota Probolinggo. Keberadaan kelembagaan ini jelas karena ada lembaga yang mengatur dan jelas peran serta peraturan yang memaksanya. Aktor yang paling dominan Walikota Probolinggo, Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, Forum Kota Sehat, Paguyuban Peduli Sampah, Forum Jaringan Manajemen Sampah, Paguyuban Eco Office, Paguyuban Kader Lingkungan, Paguyuban Eco Pesantren, Paguyuban Adiwiyata, Internal Meeting Forum, Kelompok Masyarakat Pengawas, Perguruan Tinggi, Paguyuban Pedagang Pasar, dan Paguyuban Pedagang Kaki Lima. Sedangkan produk hukum yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan di Kota Probolinggo telah lengkap. Total biaya transaksi dalam pengelolaan lingkungan Kota Probolinggo setiap tahunnya sekitar Rp 21.630.882.001. Biaya tersebut terbagi menjadi tiga bagian yaitu biaya informasi sebesar Rp 1.126.722.892 biaya operasional bersama sebesar Rp 19.349.065.439 dan biaya pengambilan keputusan sebesar Rp 1.155.093.670.