Kajian ekonomi sumberdaya perikanan di Kabupaten Pemalang: Studi kasus Ikan teri nasi [Stolephorus comerrsonii Lac]

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan teri nasi yang ditinjau dari tingkat upaya, hasil tangkapan, dan rente ekonomi pada kondisi aktual, lestari, dan optimal, mengetahui kondisi sosial ekonomi nelayan teri nasi di-Kabupaten Pemalang dan implikasinya terhadap kebijakan, serta memberikan alternatif kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya ikan teri nasi yang berkelanjutan di Kabupaten Pemalang Pengambilan data dilakukan pada bulan bulan Agustus hingga Oktober 2009, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dan pengambilan responden dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode pengolahan data dilakukan secara kuantitatif yaitu dengan model bioekonomi dan kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumberdaya ikan teri nasi di perairan Kabupaten Pemalang telah mengalami gejala tangkap lebih (biological overfishing) dan juga input yang berlebih (economic overfishing). Hasil analisis bioekonomi menunjukan bahwa kondisi optimal pengelolaan yang memberikan manfaat terbaik adalah pada kondisi rezim pengelolaan sole owner (MEY), yaitu dengan nilai biomassa (x) 159,221 ton/tahun, hasil tangkapan lestari (h) 75,110 ton/tahun, dan Effort (E) 3.657 trip/tahun. Pada kondisi pengelolaan ini rente ekonomi yang diperoleh nelayan sebesar Rp 429.703.183,- Analisis terhadap rantai pemasaran menunjukan bahwa di Kabupaten Pemalang untuk sumberdaya ikan teri nasi ada dua jenis rantai pemasaran yang dibedakan berdasarkan jumlah hasil tangkapan nelayan. Sedangkan untuk kegiatan nelayan selama musim ombak besar (2-3 bulan) adalah 82 persen menganggur dan sisanya sebesar 18 persen bertani. Kebijakan yang dapat diterapkan pada perikanan teri nasi di Kabupaten Pemalang berdasarkan hasil penelitian adalah dengan melakukan kebijakan pengaturan jumlah jenis alat tangkap dan pergiliran pengoperasian alat tangkap (limited entry), dengan jumlah unit alat tangkap pada kondisi optimal (pada rezim pengelolaan sole owner/MEY) Sebagai konsekuensinya pemerintah diharapkan memberikan alternatif pekerjaan baru yang cocok bagi nelayan dan atau memberikan program kewirausahaan berbasis perikanan bagi nelayan yang tidak mendapatkan giliran melaut.