Implementasi peraturan perundang-undangan perikanan dan pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat Kelurahan Pulau Panggang, Kabupaten Administrasi, Kepulauan Seribu

Abstract

Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui peran dari masyarakat dan pemerintahan di dalam melindungi wilayah yang menjadi daerah konservasi, di Pulau Pramuka. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, selain itu untuk mengetahui perubahan-perubahan aktivitas ekonomi masyarakat. Dan juga kuantitatif yang berupa angka-angka. Secara umum daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengarahkan kegiatan pariwisata bahari, ini ditunjukan dengan pembangunan-pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan, peraturan dan perundang - undangan yang berlaku. Pariwisata bahari yang di tunjang dengan perikanan tangkap dan budi daya. Masalah yarig dihadapi di dalam masyarakat banyak masalah komunikasi antara warga dengan warga ,dan juga warga dengan pemerintah daerah ataupun aparat Badan Taman Nasional Laut, kurangnya komunikasi dan keterbukaan antara warga dengan pemerintah dapat menimbulkan permasalahan yang berlarut-larnt, sehingga pemerintah dapat menyatukan kelompok-kelompok dalam warga masyarakat. Selain itu adanya over/aping kebijakan dari pemerintah pusat yang menujuk Badan Taman Laut Nasional, yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga polisi air dan udara. Peraturan yang diterapkan oleh pemerinhat pusat merubah sebagian aktivitas masyarakat, ini dikarenakan dari alat tangkap yang digunakan merusak kelestarian lingkugan berupa potassium yang dalam bahasa lokal disebut pong. Dengan demikian secara garis besar perubahan-perubahan tersebut menuju perubahan yang lebih baik dan rarnah terhadap lingkungan.