Valuasi ekonomi sumber daya hutan dan implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan hutan: Studi kasus Desa Selopuro, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah

Abstract

Valuasi ekonomi sumber daya hutan merupakan suatu upaya untuk mengkuantifikasikan manfaat barang dan jasa yang dihasilkan oleh hutan, baik yang memiliki harga pasar (tangible), maupun yang tidak memiliki harga pasar (intangible). Dalam penelitian ini, valuasi ekonomi dilakukan melalui pendekatan nilai total ekonomi (TEV), yang menilai manfaat hutan rakyat mulai dari manfaat kegunaan (use value) hingga manfaat bukan kegunaan (non use value). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung nilai ekonomi total sumber daya hutan rakyat di Desa Selopuro, serta menentukan kebijakan pengelolaan hutan berdasarkan hasil valuasi ekonomi terhadap sumber daya hutan rakyat. Metode/pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah metode nilai pasar yang digunakan untuk menghitung nilai ekonomi manfaat langsung (direct use value), metode nilai relatif yang digunakan untuk menghitung nilai ekonomi manfaat tidak langsung (indirect use value), dan teknik survey (CVM) yang digunakan untuk menghitung nilai ekonomi manfaat keberadaan (existence value) dan manfaat warisan (bequest value) hutan rakyat. Berdasarkan perhitungan dari data primer, diperoleh nilai ekonomi total (TEV) hutan rakyat di Desa Selopuro adalah Rp 9.274.191.241,-/tahun, yang terdiri dari nilai ekonomi manfaat langsung sebesar Rp 3.342.513.231,-/tahun, nilai ekonomi manfaat tidak langsung Rp 3.939.421.563,-/tahun, nilai ekonomi manfaat pilihan Rp 93.940.275,-/tahun, nilai ekonomi manfaat keberadaan Rp 1.056.105.476,-/tahun, dan nilai ekonomi manfaat warisan Rp 842.210.696,- /tahun. Berdasarkan hasil regresi terhadap keinginan membayar (WTP) masyarakat atas manfaat keberadaan, diketahui faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap WTP keberadaan hutan rakyat di Desa Selopuro adalah pendidikan dan pendapatan. Sedangkan untuk WTP warisan, faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap keinginan masyarakat untuk membayar manfaat warisan hutan rakyat adalah pendidikan dan jumlah tanggungan. Kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mempertahankan manfaat ekonomi dan ekologi dari sumber daya hutan adalah melalui Payment for Environmental Services (PES). Dalam kasus hutan rakyat di Desa Selopuro PES dapat dilakukan melalui kebijakan insentif hulu hilir dan Purchasing Land Use Right (PLR).