Optimalisasi distribusi pupuk urea di wialayah Jawa Barat Pada PT. Pupuk Sriwidjaja

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi dampak kebijakan pasca pencabutan subsidi pupuk terhadap volume distribusi pupuk dan sistem distribusi pupuk di Jawa Barat, mengestimasi total penyaluran dan kebutuhan pupuk di Jawa Barat dan mengevaluasi sistem distribusi pupuk optimal di Jawa Barat Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret sampai 30 Mei 2003. Bertempat di PT. Pupuk Sriwidjaja Perwakilan Jakarta dan Pusri Pemasaran Daerah (PPD) Jawa Barat. Data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang berupa data kualitatif diperoleh dari wawancara langsung dengan nara sumber yang merupakan ahli di bidang yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder berupa data kualitatif diperoleh dari dokumen yang terdapat dalam perusahaan, data-data statistik dan literatur relevan. Pengolahan data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Pengolahan data secara kualitatif dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan keragaan perusahaan, sistem distribusi dan dampak pencabutan subsidi pupuk. Sedangkan perolehan kuantitatif diperlukan untuk mengkaji data rencana distribusi pupuk urea untuk wilayah Jawa Barat. Dampak pencabutan subsidi pupuk pada distibusi PT Pupuk Sriwidjaja adalah distribusi yang selama ini yang telah berjalan akan terhenti dan dengan sendirinya terjadi penganguran pada sistem distribusi yang selama ini telah berjalan. Jadi pembangunan sistem distribusi yang selama ini dilakukan menjadi sia-sia karena adanya pembebasan tataniaga pupuk. Dengan pencabutan subsidi pupuk sistem distribusi Pusri holding tidak berubah, hanya share masing-masing anggota holding berubah. Bagi PT Pupuk Sriwidjaja dampak pencabutan subsidi terhadap pupuk Urea tidak begitu terasa, tetapi untuk pupuk fosfat (TSP) cukup berarti karena banyaknya pupuk alternatif. Perencanaan kebutuhan pupuk dibuat berdasarkan perkiraan stok awal, perkiraan kebutuhan di lapangan dan stok operasional. Perencanaan tersebut akan dievaluasi dari tingkat kecamatan sampai akhimya Mentan akan mengeluarkan SK untuk kebutuhan total pupuk di Indonesia. Dalam menangani pendistribusian pupuk dari Lini-III ke konsumen di pedesaan (Lini-IV), PUSRI bekerjasama dengan KUD sebagai distributor dan pengecer. Sistem distribusi tersebut dikembangkan sejak 1973 dan dikenal dengan nama "The Pipeline Distribution System". Distribusi didalam negeri dilaksanakan dengan cara pemilihan biaya termurah dan pola distribusi