Kajian dampak pemanfaatan bantaran saluran irigasi sebagai lokasi pemukiman: studi kasus saluran induk Cisadane Timur, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten

Abstract

Urbanisasi merupakan salah satu masalah cukup serius yang dihadapi bangsa Indonesia. Laju urbanisasi tiap tahunnya mengalami peningkatan. Tingginya laju urbanisasi yang diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk kota, menyebabkan lahan-lahan kosong di perkotaan mengalami penyempitan. Dengan demikian, efek dari peningkatan laju urbanisasi ditengah menyempitnya lahan-lahan kosong di perkotaan adalah pembangunan pemukiman-pemukiman kumuh dan liar di tanah milik pemerintah yang tidak difungsikan untuk pemukiman, misalnya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Bantaran saluran irigasi merupakan contoh dari RTH yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat pendatang sebagai lokasi pemukiman. Salah satu daerah RTH yang dimanfaatkan untuk lokasi pemukiman adalah wilayah Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang. Masyarakat disana memanfaatkan bantaran Saluran Induk Cisadane Timur atau yang lebih akrab dikenal dengan sebutan saluran irigasi. Pemanfaatan bantaran saluran irigasi sebagai lokasi pemukiman menimbulkan dampak, yaitu berupa manfaat dan kerugian. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengidentifikasi manfaat dan kerugian responden akibat pemanfaatan bantaran saluran irigasi sebagai lokasi pemukiman, 2) Mengestimasi nilai kerugian ekonomi, 3) Mengestimasi nilai kebersediaan responden untuk membayar (WTP) terhadap program perbaikan lingkungan saluran irigasi khususnya di Kelurahan Kebon Besar. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara menggunakan kuisioner. Data sekunder diperoleh dari dinas terkait dan studi literatur. Tujuan pertama yaitu identifikasi manfaat dan kerugian dilakukan analisis deskriptif dimana dilihat berdasarkan dua aktivitas, yaitu aktivitas responden dalam pemenuhan kebutuhan air dan aktivitas pembuangan sampah oleh responden. Tujuan kedua yaitu estimasi kerugian ekonomi digunakan metode biaya pengganti dan biaya pencegahan, sedangkan untuk memperoleh nilai kebersediaan responden untuk membayar (WTP) terhadap program perbaikan lingkungan digunakan pendekatan CVM. Manfaat yang dirasakan oleh responden dari keberadaan pemukiman di bantaran saluran irigasi adalah dalam pemenuhan akan air. Responden menggunakan air irigasi untuk mencuci pakaian, mencuci kendaraan, dan menyiram tanaman. Manfaat lainnya adalah responden memanfaatkan saluran irigasi sebagai lokasi pembuangan sampah dan limbah industri rumah tangga. Pemanfaatan yang dilakukan menyebabkan saluran irigasi menjadi tercemar. Kerugian ekonomi tercermin dari aktivitas responden dalam mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih seperti air galon dan air PAM. Selain itu, responden mengeluarkan biaya dalam pembuatan sumber air baru seperti sumur dan jet pump. Bencana banjir yang terjadi mengakibatkan responden melakukan upaya pencegahan agar terhindar dari bencana tersebut seperti peninggian rumah. Tota biaya pengganti untuk keperluan air minum sebesar Rp 53.142.000,- per tahun, total biaya pengganti untuk pembuatan sumber air baru sebesar Rp 76.599.880,-, dan total biaya pencegahan untuk meminimalisir dampak banjir sebesar Rp 92.480.882,- Pencemaran yang terjadi disaluran irigasi menyebabkan adanya keinginan responden dalam memperbaiki kualitas lingkungan di wilayahnya. Jenis program yang diinginkan oleh responden adalah pengadaan sarana kebersihan dan pengerukan saluran irigasi. Namun, peneliti memfokuskan pada program pengerukan sebagai program yang lebih tepat untuk dijalankan. Hal tersebut melihat dari dampak yang lebih besar ditimbulkan akibat pendangkalan saluran irigasi. Nilai rataan kebersediaan membayar responden adalah Rp 5.917 per KK per bulan atau Rp 71.004,- per KK per tahun dengan total kebersediaan membayar sebesar Rp 1.644.833,3,- per bulan atau Rp 19.737.999,6,- per tahun. Kebijakan mengenai penggalakkan program K3 (Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan) yang didengungkan pemerintah Kota Tangerang sejalan dengan keinginan masyarakat untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Hal tersebut tercermin dari kesediaan membayar sejumlah uang demi lingkungannya. Dengan demikian, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam mensukseskan program yang dicanangkan tersebut.