Analisis mekanisme pembayaran jasa lingkungan mata air paniis di kawasan Gunung Ciremai, Provinsi Jawa Barat

Abstract

Kawasan hutan Gunung Ciremai merupakan daerah resapan air (catchment area) dan memberikan jasa hidrologis yang penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan air bagi masyarakat sekitar. Saat ini, masyarakat sekitar Gunung Ciremai telah merasakan penurunan debit mata air. Pemanfaatan mata air dapat berkelanjutan jika dilakukan kegiatan rehabilitasi dan konservasi pada daerah resapan. Penyusunan program dan pelaksanaan konservasi mata air perlu dilakukan dengan model partisipatif, seperti pembayaran jasa lingkungan (PJL). Tujuannya adalah untuk membangun persepsi dan sikap kepedulian semua pihak yang terkait pelestarian ekosistem mata air. Mata air Paniis merupakan salah satu jasa lingkungan yang telah menerapkan PJL atau dikenal dengan pembayaran kompensasi. Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis mekanisme PJL yang telah diterapkan pada mata air Paniis. Tujuan khususnya, yaitu: (1) mendeskripsikan skema model hubungan kerjasama antara Kota Cirebon dengan Kabupaten Kuningan dalam mekanisme PJL pemanfaatan mata air Paniis, (2) mengestimasi nilai kesediaan membayar (WTP) dari pelanggan PDAM Kota Cirebon, khususnya pelanggan PDAM Kota Cirebon dengan klasifikasi tarif Permanen A terhadap PJL mata air Paniis, (3) mengkaji kesesuaian antara nilai PJL dengan biaya konservasi mata air Paniis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mekanisme PJL terdapat pihak-pihak yang terlibat antara lain PDAM Kota Cirebon, Bagian Hukum, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, Dinas Sumber Daya dan Pertambangan (SDAP) Kabupaten Kuningan. Terdapat perubahan terkait dengan nilai pembayaran, yaitu semula membayar Rp 1,75 milyar/tahun menjadi Rp 80/m3 atau sekitar Rp 2,1 milyar/tahun. Mekanisme PJL juga memiliki potensi konflik, baik antara wilayah maupun di dalam wilayah itu sendiri. Berdasarkan perhitungan maka nilai rata-rata WTP pelanggan Permanen A untuk PJL mata air Paniis yang diperoleh sebesar Rp 146/m3 dan surplus konsumen sebesar -25. Nilai negatif menunjukkan bahwa penerapan PJL sebesar Rp 146/m3 akan menurunkan kesejahteraan penggunaan air minum pelanggan Permanen A sebesar Rp 25/m3. Oleh karena itu perlu dikaji kesesuaian antara nilai PJL dengan biaya untuk konservasi kawasan. Nilai PJL yang sesuai adalah sebesar Rp 2.142.991.568,00. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan biaya konservasi yang diperlukan yaitu Rp 1.128.502.325,00. Rekomendasi kebijakan yang diberikan adalah pembentukan dewan sumber daya air, yang bertujuan untuk mengurangi konflik yang terjadi dalam mekanisme PJL mata air Paniis. Selain itu, rekomendasi juga diberikan pada bidang sosial yaitu pemberdayaan serta partisipasi masyarakat sekitar dalam kegiatan pelestarian. Pada bidang ekosistem yaitu terkait dengan konservasi baik konservasi kawasan hutan maupun air bawah tanah.