Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kemiskinan dan Kebijakan Pengentasannya di Provinsi Jawa Tengah Periode 2002-2009
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi akar dari permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah untuk kemudian merumuskan kebijakan yang efektif dan relevan dalam pengentasan masalah kemiskinan tersebut. Beberapa program pengentasan kemiskinan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan Keluarga Berencana (KB).
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan panel data yaitu dengan metode fixed effect. Dari hasil analisis diketahui bahwa rasio ketergantungan berkorelasi negatif terhadap kemiskinan, dimana apabila rasio ketergantungan meningkat satu persen, maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 0,069889 persen. Kepadatan penduduk berkorelasi negatif terhadap kemiskinan, dimana apabila kepadatan penduduk meningkat satu persen maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 12,07097 persen. Tingkat pengangguran terbuka berkorelasi positif terhadap kemiskinan, dimana pabila tingkat pengangguran terbuka meningkat satu persen maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0,217142 persen. Pertumbuhan ekonomi berkorelasi negatif terhadap kemiskinan, dimana apabila pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar satu persen maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 0,191037 persen. Angka melek huruf berkorelasi negatif terhadap kemiskinan, dimana apabila angka melek huruf meningkat satu persen, maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 0.051906 persen. Sedangkan upah minimum kabupaten berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, dimana apabila upah minimum kabupatenmeningkat satu persen, maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 4,551846 persen di Provinsi Jawa Tengah.
Kemudian dari keenam faktor tersebut dirumuskan kebijakan yang relevan dan tepat untuk diterapkan guna menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan yang dirumuskan dalam rangka pengentasan masalah kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah ini adalah program peningkatan tingkat kesehatan lansia dan mengintensifkan KB, program pengentasan buta aksara melalui penerapan program keaksaraan fungsional, penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang mendekati Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan pemerataan pembangunan daerah.