Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya di Provinsi Jawa Timur
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur dan faktor-faktor yang memengaruhinya serta kebijakan yang tepat dalam mengatasi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Dari tujuan tersebut kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis data panel. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data panel 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2003-2009.
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa garis kemiskinan setiap kabupaten/kota di Jawa Timur relatif mengalami kenaikan serta rata-rata pengeluaran penduduk miskin dan ketimpangan diantara penduduk miskin makin mendekati garis kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk (KPDT) signifikan pada taraf nyata 10 persen dengan nilai elastisitas sebesar sebesar 0,2, artinya jika terjadi kenaikan kepadatan penduduk sebesar 1 jiwa/km2 maka akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0,2 persen. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi laju pertumbuhan penduduk adalah dengan program transmigrasi dan program Keluarga Berencana (KB).
Variabel laju pertumbuhan ekonomi (LPDRB) signifikan pada taraf nyata
5 persen dengan nilai elastisitas sebesar -0,13, atinya jika terjadi peningkatan padaju pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,13 persen. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dapat didorong melalui peningkatan investasi.
Sama halnya dengan variabel laju pertumbuhan ekonomi, variabel Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga signifikan pada taraf nyata 5 persen. Angka harapan hidup memiliki nilai elastisitas sebesar -1,06, artinya jika terjadi peningkatan angka harapan hidup sebesar 1 persen maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1,06 persen. Kebijakan yang tepat untuk meningkatkan AHH adalah melalui kebijakan Jamkesmas.
Variabel Angka Melek Huruf (AMH), memiliki nilai elastisitas sebesar 0,49, artinya jika terjadi peningkatan angka melek huruf sebesar 1 persen maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,49 persen. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis. Tapi hasil estimasi ini menunjukkan walaupun variabel angka melek huruf mungkin membantu masyarakat dalam memperoleh pekerjaan namun tenaga kerja yang terserap menjadi kurang berkualitas karena jenjang pendidikan yang masih relatif rendah sehingga kurang membantu masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan. Kebijakan pemerintah yang tepat untuk mendorong AMH adalah melalui program Pemberantasan Buta Aksara (PBA).
Sedangkan variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki nilai elastisitas sebesar 0,21, artinya jika terjadi peningkatan pada tingkat pengangguran terbuka sebesar 1 persen maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,21 persen. Program pemerintah yang sesuai untuk mengatasi permasalahan tingkat pengangguran di Jawa Timur adalah melalui program Gerakan Terpadu Pemberantasan Kemiskinan (Gerdu-taskin) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tiap tahun garis kemiskinan di tiap kabupaten/kota di Jawa Timur relatif mangalami kenaikan. Garis kemiskinan di wilayah kota rata-rata lebih tinggi jika dibandingkan wilayah kabupaten. Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur relatif homogen tetapi terjadi ketimpangan kemiskinan antara daerah di Pulau Madura dengan daerah Jawa Timur yang berada di daratan Pulau Jawa. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Jawa Timur bergerak fluktuatif. Penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin dan ketimpangan diantara penduduk miskin makin mendekati garis kemiskinan.
Kebijakan pemerintah yang sesuai untuk mengatasi masalah kemiskinan di Jawa Timur berdasarkan analisis antara lain peningkatan investasi, Jamkesmas, Pemberantasan Buta Aksara, Gerdu-taskin, PNPM, program transmigrasi, dan program Keluarga Berencana.