Dampak Kebijakan Fiskal pada Masa Desentralisasi Fiskal terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Model Ekonometrika Sistem Persamaan Simultan) (
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kinerja fiskal pemerintah
daerah, perekonomian, pengangguran dan kemiskinan serta menganalisis dampak
kebijakan fiskal terhadap pengangguran dan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan
tersebut maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif
dan analisis ekonometrika sistem persamaan simultan. Data yang digunakan
adalah data sekunder berupa data panel 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa
Tengah pada tahun 2007-2009.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian daerah kabupaten/kota
di Provinsi Jawa Tengah belum mampu dicapai. Dari segi penerimaan, peran PAD
dalam penerimaan masih sangat kecil dan mengindikasikan ketergantungan
pemerintah daerah masih sangat tinggi. Rata-rata rasio PAD di seluruh kabupaten
dan kota hanya 8,94 persen dari total penerimaan yang ada pada tahun 2009.
Penerimaan terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu mencapai
70,42 persen pada tahun 2009. Bahkan terjadi kecenderungan semakin kecilnya
peran PAD dari tahun 2007 sampai tahun 2009.
Kecilnya PAD ini mengakibatkan tidak signifikannya PAD terhadap
pengeluaran pemerintah sektor pendidikan serta sektor pendidikan dan kesehatan.
Pertanian menjadi sektor yang diharapkan mampu mengurangi pengangguran,
tetapi alokasi anggaran untuk sektor pertanian masih sangat kecil. PDRB sektor
pertanian ternyata dipengaruhi oleh pengeluaran sektor pertanian sehingga dengan
ditingkatkannya pengeluaran sektor pertanian diharapkan mampu meningkatkan
PDRB pertanian.
Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa kebijakan fiskal memiliki
dampak terhadap pengangguran dan kemiskinan jika dihubungkan melalui PDRB.
Pertanian menjadi sektor utama yang diharapkan mampu mengurangi
pengangguran dan kemiskinan, tetapi alokasi anggaran untuk sektor pertanian
masih sangat kecil. Kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah
memengaruhi perekonomian yang diukur dengan PDRB. Peningkatan PDRB
tidak mampu mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan karena semakin
tinggi PDRB justru meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Sementara itu,
PDRB pertanian hanya mampu mengatasi pengangguran, tetapi belum mampu
mengatasi kemiskinan. Tenaga kerja yang diserap oleh sektor pertanian menjadi
tidak menganggur, tetapi walaupun bekerja tenaga kerja sektor pertanian tetap
miskin. Tenaga kerja di sektor pertanian didominasi oleh petani kecil dan buruh
tani yang berpenghasilan rendah. Selain itu, produktivitas di sektor pertanian
masih rendah karena masih mengandalkan pertanian tradisional. Hal inilah yang
menyebabkan petani tetap miskin walaupun sudah bekerja.