Studi Literatur Kebijakan Pengelolaan Hutan Desa pada Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial

Abstract

Hutan Desa (HD) adalah skema Perhutanan Sosial dengan capaian luasan tertinggi yang sebelumnya diatur Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2016 Kebijakan HD mengalami perubahan dari Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2016 ke Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan menganalisis O perubahan kebijakan, situasi pengelolaan, dan kesesuaian antara perubahan kebijakan dan situasi pengelolaan HD. Penelitian ini menggunakanc data sekunder. Hlasil penelitian menunjukkan Perubahan kebjakan terkait subjek persetujuan pengelolaan, pendampingan, dan pembiayaan. Permasalahan dari ituasi pengelolaan yaitu kerumitan permohonan hak pengelolaan, tata kelola ketimpangan penerima manfaat, dan pendampingan. Pendampingan memiliki bagian lebih mendetail sehingga berpeluang menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dari situasi pengelolaan. Narasi terkait pembiayaan mengalami perubahan, namun tidak secara substansi. Narasi verifikasi teknis pada permohonan persetujuan hak pengelolaan belum spesifik melihat lapisan masyarakat desa sehingga ketimpangan manfaat masih dapat muncul.

Village Forest (HD) is a Social Forestry scheme with the highest area gain previously regulated by Regulation of The Minister of Environment and Forestry Number 83 of 2016. 'The policy changed from Regulation of The Minister of Environment and Forestry Number 83 of 2016 to Regulation of The Minister of Environment and Forestry Number 9 of 2021. This study analyses policy changes. management situations, and he suitability between policy changes and management situations. 'This study uses secondary data. The results show changes in HD policy regarding management approval, assistance, and financing. Issues in HD management situations are the complexity of management rights application governance, beneficiaries inequality, and assistance. Assistance has more detailed contents which possibly resolve problems from management situation. There are narrative changes regarding financing, but not in substance. However, technical verification narrative regarding management approval does not specifically address he social layers in the village, so beneficiaries inequality can still arise