Analisis Ketimpangan, Tingkat Perkembangan Wilayah dan Keragaman Spasial Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Provinsi Aceh

Abstract

Pelaksanaan percepatan pembangunan ekonomi daerah otonomi khusus membuat suatu wilayah menghadapi sejumlah tantangan untuk mencapai target embangunan. Aceh merupakan daerah yang ditetapkan sebagai Daerah Otonomi Khusus pada tahun 2006 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi Pengembangan wilayah dalam rangka mengatasi ketimpangan di Provinsi Aceh. Metode analisis indeks williamson digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan. Analisis skalogram digunakan untuk mengukur tingkat Perkembangan wilayah. Identifikasi sektor unggulan menggunakan analisis shift-share (SSA) dan Location Quotient (LQ). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan wilayah menggunakan metode Geographically Weighted Reggression (GWR). Kemudian diakhiri dengan sintesis hasil penelitian sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan perkembangan wilayah di Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan wilayah di Provinsi Aceh tergolong sedang menuju rendah berdasarkan Indeks Williamson. Tingkat perkembangan wilayah Provinsi Aceh menunjukkan ketimpangan pembangunan infrastrustruktur. Hal ini ditunjukkan melalui 14 kabupaten/kota yang dikategorikan sebagai hirarki III. Lima sektor ekonomi yang tergolong ke dalam sektor unggulan, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; real estate; administrasi, pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Upaya peningkatan perkembangan wilayah Provinsi Aceh dapat dilakukan dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Pengembangan wilayah Provinsi Aceh perlu memperhatikan sektor-sektor unggulan khususnya mendorong nilai tambah sektor pertanian dengan membangun sektor industri pengolahan.