Pola Spasial Sebaran Kemiskinan di Kabupaten Pacitan dan Strategi Pengentasannya Melalui Kebijakan Dana Desa

Abstract

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Dalam upaya mengurangi kemiskinan salah satu fokus pemerintah adalah mengurangi kemiskinan di wilayah perdesaaan. Program ini merupakan bagian dari program Nawacita dalam rangka mengurangi kesenjangan yang terjadi antara perkotaan dan perdesaan. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Permasalahan kemiskinan juga terjadi di Kabupaten Pacitan. Kabupaten dengan luas 1.389,87 km2 memiliki karakteristik wilayah barupa bukit, jurang terjal, deretan pegunungan dengan persentase penduduk miskin tertinggi kedelapan di Jawa Timur. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, pemerintah telah mengeluarkan anggaran melalui program dana desa. Transfer dana desa dari pemerintah pusat terus mengalami perkembangan tidak terkecuali di Kabupaten Pacitan. Tahun 2015-2021 alokasi dana desa di Kabupaten Pacitan terus meningkat dari 46 milyar rupiah menjadi 151 milyar rupiah. Harapannya dengan adanya dana desa ini dapat menurunkan kemiskinan di pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis sebaran spasial penduduk miskin di Kabupaten Pacitan; (2) menganalisis pengaruh dana desa dan faktor lainnya terhadap kemiskinan di Kabupaten Pacitan; dan (3) menyusun alternatif kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pacitan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis indeks Moran, local indicator of spatial autocorrelation (LISA), dan Geographically Weighted Regression (GWR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat autokorelasi positif yang menunjukkan adanya keterkaitan kemiskinan di Kabupaten Pacitan dengan pola sebaran kemiskinan yang bersifat mengelompok (clustered). Hasil pola sebaran kemiskinan dipetakan ke dalam empat kategori wilayah yakni kuadran I, desa yang memiliki persentase penduduk miskin tinggi dan dikelilingi oleh desa dengan persentase penduduk miskin yang tinggi (high-high) terdapat 30 desa; kuadran II, desa yang memiliki persentase penduduk rendah dikelilingi oleh desa dengan persentase penduduk miskin tinggi (low-high) terdapat 3 desa; kuadran III, desa yang memiliki persentase penduduk miskin yang rendah dikelilingi oleh desa dengan persentase penduduk miskin yang rendah (low-low) terdapat 25 desa; dan kuadran IV, desa dengan persentase penduduk tinggi dikelilingi oleh desa dengan persentase penduduk miskin rendah (high-low) terdapat 2 desa. Analisis GWR pengaruh dana desa dan variabel lainnya terhadap kemiskinan menunjukkkan dana desa memiliki pengaruh yang beragam di Kabupaten Pacitan. Variabel lainnya seperti jumlah tempat wisata, jumlah toko kelontong, jumlah keluarga pengguna listrik PLN dan jarak antara desa dengan pusat ibu kota kabupaten memberikan pengaruh yang beragam terhadap kemiskinan. Adapun alternatif kebijakan untuk menurunkan kemiskinan di Kabupaten Pacitan terbagi menjadi 3 kelas yaitu, prioritas tinggi sebanyak 28 desa, prioritas sedang sebanyak 58 desa dan prioritas rendah sebanyak 80 desa.

Kata kunci: Kemiskinan, Dana Desa dan GWR

Poverty is one of the fundamental issues that has become a serious concern for the government. In an effort to reduce poverty, one of the government’s focuses is reducing poverty in rural areas. This program is intended to reduce the disparities that occur between urban and rural areas. Law Number 6 of 2014 concerning villages is a form of government in an effort to alleviate poverty and improve the welfare of rural communities. The problem of poverty also occurs in Pacitan Regency. The district with an area of 1.389,87 km2, has the characteristics of a new area of hills, steep ravines, and mountain ranges, with the eighth highest percentage of poor people in East Java. In the context of poverty alleviation, the government has issued a budget through the village fund program. Village fund transfers from the central government continue to experience development, including in Pacitan regency. In 2015-2021, the allocation of village funds in Pacitan regency continues to increase from 46 billion rupiahs to 151 billion rupiahs. The hope is that this village fund can reduce poverty in rural areas. This purpose of study are to (1) analyzing the spatial distribution of poverty in Pacitan Regency; (2) Analyzing the effect of implementing village funds and other factors on poverty levels in Pacitan Regency; and (3) formulating alternative poverty alleviation policies in Pacitan Regency. The methods used in this study are Moran’s index analysis, local indicators of spatial autocorrelation (LISA), and Geographically Weighted Regression (GWR). The results of the study show that there is a positive autocorrelation, indicating that there is a link between poverty in Pacitan Regency and the distribution pattern of clustered poverty. The results of the poverty distribution pattern are mapped into four regional categories namely qudrart I, villages that have a high percentage of poor people and areas surrounded by villages with a high percentage of poor people (high-high), there are 30 villages; quadrant II, villages that have a low percentage of the population are surrounded by villages with a high percentage of poor people (low-high), there are 3 villages; quadrant III, villages that have a low percentage of poor people are surrounded by villages with a low percentage of poor people (low-low), there are 25 villages; and quadrant IV. Villages with a high percentage of the population are surrounded by villages with a low percentage of poor people (high-low) there are 2 villages. The GWR analysis of the influence of village funds and other variables on poverty shows that village funds have various effects in Pacitan Regency. Other variables, such as the number of tourist attractions, the number of grocery stores, the number of families using PLN electricity, and the distance between the village and the center of the district capital, have various effects on poverty. The alternative policies for reducing poverty in Pacitan regency are divided into 3 categories, namely 28 villages with high priority, 58 villages with medium priority, and 80 villages with low priority.

Keywords: Poverty, village fund, and GWR