View Item 
      •   IPB Repository
      • Dissertations and Theses
      • Master Theses
      • MT - Multidiciplinary Program
      • View Item
      •   IPB Repository
      • Dissertations and Theses
      • Master Theses
      • MT - Multidiciplinary Program
      • View Item
      JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

      Pengembangan kelembagaan taman National Gunung Halimun

      Thumbnail
      View/Open
      Fulltext (4.418Mb)
      Date
      1994
      Author
      Suhaeri
      Alikodra, Hadi S.
      Kartasubrata, Junus
      Pakpahan, Agus;
      Metadata
      Show full item record
      Abstract
      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kelembagaan, perilaku dan keragaan pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH). Pengubahan status pengelolaan kawasan Gunung Halimun dari Cagar Alam menjadi Taman Nasional adalah untuk mempertahankan fungsi kawasan sekaligus meningkatkan manfaat kawasan bagi masyarakat. Disamping itu pengubahan status pengelolaan ditujukan pula untuk meningkatkan kemampuan organisasi pengelola kawasan Gunung Halimun baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Berbeda dengan status Cagar Alam, status Taman Nasional Gunung Halimun memberi peluang kepada masyarakat untuk mengambil manfaat dari dalam kawasan berdasarkan kepentingan spesifik (konservasi, pendidikan, penelitian, budaya dan rekreasi) guna meningkatkan pendapatannya. Untuk mencapai tujuan pengelolaan TNGH, maka kelembagaan yang dikembangkan harus mampu mengendalikan sumber interdependensi dan permasalahan organisasi pengelola. Kelembagaan yang diperlukan dalam pengelolaan taman nasional adalah kelembagaaq yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk tidak memanfaatkan kawasan di luar kegiatan-kegiatan konservasi, pendidikan, penelitian, budaya dan rekreasi. Dewasa ini kelembagaan yang digunakan sebagai dasar atau aturan hukum dalam pengelolaan taman nasional adalah Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, Keputusan Menteri Kehutanan No. 096/Kpts-11/1984, Keputusan Bersama Menteri Pertambangan Energi dan Menteri Kehutanan No. 969.K/05/M.PE/1989 dan No. 429/Kpts-11/1989. Kelembagaan tersebut mengarahkan masyarakat untuk tidak mengambil manfaat sumberdaya alam dan ekosistem taman nasional selain untuk kepentingan-kepentingan konservasi, penelitian, pendidikan, budaya dan rekreasi. Keberhasilan pengelolaan taman nasional tergantung kepada adaptasi partisipan (orang-orang atau kelompok orang yang terlibat) terhadap kelembagaan melalui perubahan perilaku kearah perilaku yang diharapkan. ...
      URI
      http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/122691
      Collections
      • MT - Multidiciplinary Program [1955]

      Copyright © 2020 Library of IPB University
      All rights reserved
      Contact Us | Send Feedback
      Indonesia DSpace Group 
      IPB University Scientific Repository
      UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository
      Universitas Jember Digital Repository
        

       

      Browse

      All of IPB RepositoryCollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

      My Account

      Login

      Application

      google store

      Copyright © 2020 Library of IPB University
      All rights reserved
      Contact Us | Send Feedback
      Indonesia DSpace Group 
      IPB University Scientific Repository
      UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository
      Universitas Jember Digital Repository