Kajian Mitigasi Kerawanan Pangan di Ibu Kota Negara (IKN) Provinsi Kalimantan Timur

Abstract

Pangan sebagai hak paling mendasar dari masyarakat, sangat krusial untuk dipenuhi dan dijaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasinya. Persoalan pangan dapat dikatakan sangat kompleks, karena dipengaruhi oleh berbagai aspek mulai dari hulu sampai ke hilir dengan melibatkan berbagai sektor. Tantangan tersebut akan lebih mudah diatasi, manakala terdapat konektivitas yang baik berupa infrasturktur, daya dukung alam dan kemampuan ekonomi masyarakat. Selain itu, dibutuhkan juga isntitusi sebagai perwujudan pemerintah yang secara khusus menangani bidang pangan dari hulu sampai hilir dan memiliki otoritas kuat dalam mengkoordinasikan, mengatur dan mengarahkan lintas kementerian/sektor dalam berbagai kebijakan dan program terkait pangan. UUD Negara Republik Indonesia melindungi pemenuhan kebutuhan pangan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu ketahanan pangan merupakan isu penting yang selalu dikerjakan oleh pemerintah. Ketahanan Pangan dapat didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, Gambar 1). Di tingkat konsep, ketahanan itu dapat memiliki perspektif mikro tentang kecukupan pangan dan gizi bagi seluruh lapisan masyarakat, dan juga dapat bermakna sangat makro tentang ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan dalam konteks pasar nasional, regional, dan pasar lokal.