Analisis Pengembangan Pengusahaan Hutan Rakyat di Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah

Abstract

Beberapa dekade yang lalu kegiatan pengusahaan hutan rakyat masih kurang mendapat perhatian, karena pemerintah cq Departemen Kehutanan masih mengutamakan pengusahaan hutan-hutan negara. Baru beberapa tahun terakhir ini masalah hutan rakyat mulai mendapat perhatian dari pemerintah. Padahal hutan rakyat, yaitu hutan yang tumbuh diatas lahan yang dibebani hak milik, telah lama dikenal oleh masyarakat pedesaan, terutama sejak adanya gerakan Karang Kitri pada tahun 1952. Hutan rakyat juga mempunyai potensi yang cukup besar untuk mensuplai kebutuhan masyarakat akan kayu. Ada beberapa alasan yang dapat mendukung kegiatan pengem- bangan hutan rakyat, yaitu: (1) dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, baik manfaat ekonomis maupun manfaat ekologis, (2) potensi kayu yang dapat dihasil- kan dari hutan rakyat yang telah ada pada saat ini diperkirakan sebanyak 8,71 juta m³ per tahun atau sekitar 22,7 % dari total produksi kayu nasional, (3) bentuk-bentuk hutan rakyat pada umumnya sudah dikenal oleh masyarakat pedesaan, dan (4) lahan hutan rakyat pada umumnya merupakan lahan yang jelas hak kepemilikannya (property right). Oleh karena itu kegiatan pengembangan hutan rakyat perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh mulai dari tahap perencanaan pembangunan sampai ke pemasaran produknya serta diperlukan adanya model atau bentuk hutan rakyat yang lebih berhasilguna dan berdayaguna khususnya bagi masyarakat pedesaan. Apabila pengusahaan hutan rakyat dapat berjalan dengan tingkat pengelolaan yang baik dan efisien, maka akan tercipta peluang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kayu tanpa harus mengeksploitasi hutan-hutan negara secara berlebihan. Masalahnya adalah ada beberapa kendala yang muncul dalam pengembangan hutan rakyat, yaitu (1) tanah yang dimiliki rakyat per satuan pemilik relatif sempit, rata-rata kurang dari satu hektar, sehingga sulit untuk mengatur penebangan berda- arkan asas kelestarian hasil, (2) pemilikan tanah terdiri dari banyak orang, tergantung masyarakat sendiri untuk membangun hutan rakyat, dan (3) keadaan/tingkat ekonomi masyarakat pedesaan yang pada umumnya relatif masih rendah,....dst