Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pembangunan Manusia (Human Capital) di Provinsi Sulawesi Barat

Abstract

Berawal dengan adanya krisis moneter dan transisi politik, sejak 1 Januari 2001, Republik Indonesia menerapkan desentralisasi (otonomi daerah) yang didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 tentang “Pemerintah Daerah” dan UU No. 25 tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah”. UU No. 22 tahun 1999 pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dimana kota dan kabupaten bertindak sebagai “motor” sedangkan pemerintah provinsi sebagai koodinator. Menurut Juanda (2007) pemberlakuan kebijakan otonomi daerah/desentralisasi dapat membuka peluang bagi Provinsi, Kabupaten/Kota untuk melakukan pemekaran daerah. Kondisi tersebut juga mendorong daerahdaerah di wilayah Mandar untuk menuntut pemekaran wilayah yang sebagian besar masyarakatnya merasa kurang puas dengan pemerataan pembangunan yang kurang maksimal, potensi daerah yang belum dikelola dengan baik serta suku Mandar yang cenderung terpisah dari suku-suku yang lain yaitu Bugis, Makassar dan Toraja yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dilakukan dengan harapan adanya perbaikan pembangunan. Pemekaran wilayah seharusnya berpatokan pada peraturan pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang kriteria pemekaran dan persyaratan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007. Provinsi Sulawesi Barat pemekaran Sulawesi Selatan dan terbentuk berdasarkan undang-undang Nomor 24 Tahun 2004, sebagai provinsi yang ke-33 di Indonesia dengan ibukota Mamuju. Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas 5 Kabupaten yaitu : Polewali Mandar, Mamasa, Majene, Mamuju dan Mamuju Utara. Sebagai provinsi baru, maka Sulawesi Barat membutuhkan Kualitas Sumber daya manusia yang handal untuk membangun Sulawesi Barat kearah yang lebih baik. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan manusia adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan minimal yang diperlukan manusia untuk hidup layak. Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengkaji latar belakang dan kelayakan pemekaran Provinsi Sulawesi Barat. 2. Mengkaji dampak pemekaran terhadap pembangunan pendidikan, kesehatan dan daya beli. 3. Mengkaji potensi keuangan daerah dan pengelolaan APBD yang dapat mempengaruhi pembangunan manusia di wilayah pemekaran. Untuk mengetahui latar belakang pemekaran wilayah dilakukan melalui wawancara terhadap tokoh-tokoh yang ikut berperan dalam proses pemekaran Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan untuk mengetahui kelayakan pemekaran dikaji melalui persepsi stakeholder dan data pemerintah daerah tentang indikator-indikator kelayakan pemekaran. Tujuan kedua dikaji melalui metode IPM dan persepsi stakeholder, selanjutnya untuk tujuan ketiga dikaji melalui metode deskriptif dan metode regresi panel data....dst