Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bangka Barat.

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk menghadirkan kemandirian daerah. Kemandirian daerah dapat dicapai dengan menggali sumber-sumber potensial dari daerah. Suatu daerah harus mempunyai kemampuan keuangan daerah untuk menciptakan kemandirian daerah yang dilihat dari tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya dalam mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan PAD yaitu dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah salah satunya melalui penggalian sumber potensial dari pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang potensial untuk digali adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 merupakan pajak yang penerimaannya meningkat setiap tahun akibat dari perkembangan dan pembangunan suatu wilayah. Kabupaten Bangka Barat merupakan kabupaten dengan posisi sebagai pintu masuk Pulau Bangka dan Pulau Sumatera dan menjadi pusat perdangangan di Pulau Bangka. Sehingga menjadikan Kabupaten Bangka Barat sebagai wilayah yang berpeluang untuk berkembang lebih cepat dalam perekonomiannya. Berkembangnya suatu wilayah akan menyebabkan perubahan pada harga tanah dan bangunan serta adanya penambahan objek pajak baru. Sehingga pajak bumi dan bangunan seharusnya memberikan penerimaan yang meningkat setiap tahunnya, namun penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat masih belum mencapai target yang diharapkan yaitu rata-rata sebesar 77,68 persen setiap tahun. Selain itu, apabila dibandingkan dengan pertumbuhan wajib pajak yang tumbuh sebesar 13 persen setiap tahunnya, penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat hanya tumbuh 4,3 persen setiap tahunnya. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2nya. Penelitian ini mempunyai tiga tujuan yaitu (1) Mengidentifikasi potensi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat; (2) Menganalisis faktor-faktor kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat; (3) Merekomendasikan strategi untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Metode analisis digunakan untuk menjawab masing-masing tujuan yaitu tujuan pertama menggunakan analisis penerimaan PBB-P2 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tujuan kedua menggunakan analisis regresi logistik multinomial, dan tujuan ketiga menggunakan analisis Multicriteria policy (MULTIPOL). Stratified random sampling digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan faktor yang memengaruhi serta purposive sampling digunakan untuk menentukan responden ahli dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat. Hasil penelitian ini memberikan gambaran perkiraan potensi penerimaan yang seharusnya dapat dimaksimalkan adalah Rp 8.025.926.988. Hasil analisis regresi logistik multinomial memberikan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 yaitu usia, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, sanksi perpajakan dan pelayanan petugas. Strategi yang dapat dirumuskan untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat yaitu melalui kebijakan updating data, pengembangan SDM, penggunaan teknologi, peningkatan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak dan pengawasan. Agar kebijakan-kebijakan tersebut efektif perlunya peran pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan untuk mengoptimalkan pengelolaan PBB-P2 dan adanya kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2

Regional autonomy is intended to bring about regional independence. Regional independence can be achieved by exploring potential sources in the region. A region must have regional financial capacity to create regional independence, as seen from the high original local government revenue (PAD). Efforts to realize regional independence through increasing PAD are made by exploring sources of regional income, one of which is through exploring potential sources of local tax. One of the regional taxes that has the potential to be explored is the Rural and Urban Property Tax (PBB-P2). PBB-P2 is a tax whose revenue increases every year as a result of the development and construction of a region. West Bangka Regency is at the entrance to Bangka Island and Sumatra Island and is a trading center on Bangka Island. As a result, the West Bangka Regency has the potential to develop its economy more quickly. The development of a region will cause changes in land and building prices as well as the addition of new tax items. so that the land and building tax should provide revenue that increases every year. However, PBBP2 revenues in West Bangka district still have not reached the target expected by the local government, namely an average of 77.68 percent annually. In addition, when compared to the growth of taxpayers, which grows by 13 percent annually, PBB-P2 revenues in West Bangka Regency only grow 4.3 percent annually. This is of particular concern to the West Bangka district government, which wants to increase its PBB-P2 revenue. This study has three objectives: (1) to identify the potential for PBB-P2 revenue in West Bangka Regency; (2) to analyze the factors of taxpayer compliance in paying PBB-P2 in West Bangka Regency; and (3) to recommend strategies to increase PBB-P2 revenue in West Bangka Regency. The data used in this study are secondary and primary data. The analytical method is used to answer each objective, namely the first objective uses the PBBP2 revenue analysis based on West Bangka district regional regulation number 3 of 2011 concerning regional taxes, the second objective uses multinomial logistic regression analysis, and the third objective uses multicriteria policy (MULTIPOL) analysis. Stratified random sampling was used to identify potential and influencing factors, and purposive sampling was used to determine expert respondents in making policies to increase PBB-P2 revenue in West Bangka Regency. The results of this study provide an estimate of the potential revenue that should be maximized at IDR 8,025,926,988. The results of multinomial logistic regression analysis provide factors that have a significant effect on taxpayer compliance in paying PBB-P2, namely age, education, income, employment, tax sanctions, and tax officer services. Strategies that can be formulated to increase PBB-P2 revenue in West Bangka Regency are through updating data policies, developing human resources, using technology, increasing the understandin and knowledge of taxpayers, and increasing supervision. In order for these policies to be effective, the regional government must play a policymaker role in optimizing PBB-P2 management and ensuring public compliance in paying PBB-P2.