Disparitas pembangunan antar KTI dan KBI: analisis beberapa indikator makroekonomu

Abstract

Pada tahun 2000, Indonesia memasuki era baru dalam system pemerintahan dengan mulai diberlakukannya otonomi daerah. Dengan demikian setiap daerah memiliki wewenang yang luas dalam merencanakan pembangunannya sendiri. Di masa lalu program dan kebijakan pembangunan yang sentralistis telah menyebabkan kesenjangan antara KTI dan KBI. Untuk itu diperlukan program pembangunan berbasis kawasan yang dapat mengurangi kesenjangan antar kawasan. Penelitian ini bertujuan: (a) mengidentiikasi tingkat disparitas antara KBI dan KTI, (b) menganalisis factor-faktor penyebab disparitas di KTI dan KBI, dan (c) menganalisis program pembangunan kawasan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis disparitas, analisis tipologi wilayah, dan analisis deskriptif. Sampel lokasi penelitian adalah Provinsi gorontalo dan Kabupaten Cianjur. Hasil penelitian adalah (1) tingkat kesenjangan antar wilayah di Indonesia masih cukup tinggi (1,56) dan KTI memiliki tingkat disparitas antar kabupaten/kota yang lebih tinggi (3,20) disbanding KBI (1,27); (2) faktor-faktor penyebab disparitas di KBI adalah PDRB sector sekunder dan tersier, sedangkan di KTI adalah PDRB sektor primer, sekunder, tersier serta kepadatan penduduk; (3) Kabupaten Cianjur memiliki wilayah tertinggal di bagian selatan, wilayah trasisi di bagian tengah, dan wilayah yang relatif maju di bagian utara karena interaksinya dengan kota-kota besar di sekitarnya; (4) Provinsi Gorontalo memiliki wilayah tertinggal di Kabupaten Boalemo dan agak tertinggal di Kabupaten Gorontalo, karena rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana, sementara Kota Gorontalo relatif lebih maju karena merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan.