Disparitas Kontribusi Pajak dan Retnbusi Daerah Dalam Kaitannya dengan Perkembangan Wilayah di Kabupaten dan Kota Bogor,

Abstract

Kabupaten dan Kota Bogor melaksanakan otonomi daerah sejak awal Januari 2001. Untuk tetap berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di kedua daerah ini, maka perlu ditunjang dengan pembiayaan yang cukup melalui sumber penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan dari pemerintah pusat· serta lain-lain pendapatan yang sah. Tujuan penelitian ini antara lain untuk, mengkaji sumber penerimaan daerah khususnya pajak dan retribusi di Kabupaten dan Kota Bogor, mengidentifikasi / memetakan infrastruktur yang tersedia di Kabupaten dan Kota Bogor ; dan mengkaitkan sumber pendapatan daerah dengan ketersediaan infrastruk:tur dalam kaitannya dengan perimbangan pembangunan wiiayah. Penelitian menggunakan metode analisis Location Quotient (LQ), Analisis Gerombol, Analisis Deskriptif ( regresi), analisis skalogram, analisis korelasi dan analisis spasial. Hasil penelitian menunjukkan adanya pemusatan setiap jenis pajak pada suatu wilayah kecamatan. Untuk Kabupaten Bogor, jenis pajak hotel dan restoran terpusat pada kecamatan Cisama, kemudian untuk jenis pajak bumi dan bangunan (PBB) tmggul di kecamatan Cariu dan untuk jenis retnbusi pasar unggul di kecamatan Cigudeg. Sedangkan untuk Kota Bogor, jenis pajak restoran berkonsentrasi di kecamatan Kota Bogor Timur; Pajak Hotel dan retribusi pasar hanya terdapat pada kecamatan Kota Bogor Tengah; untuk jenis pajak bumi dan bangunan (PBB) unggul di kecamatan Kota Bogor Baral Kajian klasifikasi tingkat perkembangan wilayah berdasarkan ketersediaan fasilitas, adalah sebagai berikut: di Kabupaten Bogor yang termasuk klasifikasi tinggi adalah kecamatan Cibinong sedangkan yang tennasuk klasifikasi rendah adalah kecamatan Cariu. Sedangkan di Kota Bogor kecamatan yang termasuk klasifikasi tinggi adalah kecamatan Kota Bogor Tengah sedangkan yang tennasuk klasifikasi rendah adalah kecamatan Kota Bogor Timur. Analisis korelasi antara hirarki wilayah dengan pajak dan penduduk sebagai berikut: di Kabupaten Bogor, hanya terjadi korelasi antara hirarki wilayah dengan pajak restoran dan dengan penduduk. Sedangkan di Kota Bogor terjadi korelasi antara hirarki wilayah atau ketersediaan infrastruktur dengan pajak hotel yang dan dengan retribusi pasar. Dari basil bahasan tersebut diketahui bahwa belum maksimalnya penerimaan pajak dan retribusi serta pembangunan yang tidak merata, menyebabkan rendahnya keterkaitan antara pajak dan hirarki wilayah.