Strategi maksimalisasi penyerapan anggaran belanja triwulan III pada balai penelitian dan pengembangan lingkungan hidup dan kehutanan Manokwari

Abstract

Salah satu yang menjadi perhatian publik saat ini dalam menilai kineIja kementerian negarallembaga adalah pelaksanaan penyerapan anggaran. Sulaeman, Hamzah dan Priyanto (2012:20) menyatakan "penyerapan anggaran berhubungan dengan kineIja anggaran dan merupakan kemampuan kementerian negaraJlembaga dalam menggunakan sumber daya keuangan yang ada". Parameter kineIja anggaran ini telah diperkuat oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO) dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2491PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi KineIja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian NegaraJLembaga. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini merupakan amanat Pasal19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010.

One of the current public concern in assessing the perfonnance of the central government ministries and/or agenciesare implementing budget absorption. Sulaiman, Hamzah and Priyanto (2012:20) states "the budget absorption associated with the perfonnance of the budget and the ability of the central government ministries and/or agencies in the use of existing financial resources". These budget parameters have been strengthened by the government through the Minister of Finance as Chief Financial Officer (CFO) with the issuance of Minister of Finance Regulation Number 249/PMK.02/2011 on Perfonnance Measurement and Evaluation of the Implementation Work Plan and Budget Central Government Ministries and/or Agencies. The PMK is the mandate of Article 19 paragraph (4) Central Government Regulation Number 90 Year 2010.