Analisis Kualitas Perencanaan Pembangunan Pada Program PNPM Mandiri Daerah Tertinggal Dan Khusus Serta Hubungannya Dengan Musrenbang Di Kabupaten Lampung Utara

Abstract

Perencanaan pembangunan dengan pendekatan teknokratik (top-down) dimana negara diwakili kaum teknokrat akan menentukan dan merencanakan pembangunan pada periode tertentu. Asumsi yang dibangun dalam pendekatan ini adalah bahwa kaum akademisi dapat mewakili informasi dan pengetahuan yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan. Sayangnya hanya dengan mengandalkan rasionalitas dari sekelompok teknokrat saja seringkali terbentur dengan berbagai keterbatasan, khususnya terkait dengan akurasi data tentang karakteristik lokal. Clyton dan Dent (2001) dalam Rustiadi et al (2009) menyatakan bahwa penyebab dari kegagalan perencanaan yang bersifat top down adalah: (1) kegagalan menangkap isu yang berkembang di masyarakat, (2) kegagalan informasi akibat ketiadaan data atau tidak diperolehnya data secara memadai (3) kegagalan menyatukan upaya dan sasaran dari berbagai aktivitas/proyek yang ada (4) kegagalan institusi yakni akibat tidak bekerjanya institusi yang ada secara memadai serta (5) kegagalan mempersatukan visi seluruh stakeholder. Oleh sebab itu, pilihan untuk melibatkan masyarakat dalam sebuah proses perencanaan pembangunan merupakan pilihan yang rasional. Pendekatan perencanaan partisipatif diakui tidak saja akan menjawab permasalahan keterbatasan informasi, namun lebih jauh mengandung makna filosofis mengenai peran masyarakat dalam struktur pemerintahan yang demokratis. Fagence (1977) dalam Day (1997) bahkan menyebutkan bahwa menolak kesempatan bagi keterlibatan masyarakat dapat diartikan sebagai pengkhianatan atas tradisi demokrasi. Memastikan keterlibatan aktif masyarakat dapat diartikan sebagai upaya menuju kesamaan kekuasaan yang merupakan reinterpretasi dari etika demokrasi. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagai mekanisme penyusunan rencana pembangunan di Indonesia dengan pendekatan partisipatifnya menemui berbagai kendala implementasi berupa representasi masyarakat tidak mencerminkan keterwakilan seluruh komponen masyarakat, proses penyusunan rencana pembangunan yang bersifat formalistis dan hasil perencanaan yang tidak menjawab kebutuhan riil. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk melihat berbagai alternatif pola perencanaan partisipatif yang dapat menjawab berbagai kendala tersebut. Proses perencanaan pembangunan dalam program PNPM Daerah Tertinggal Dan Khusus (DTK) dengan pendekatannya yang lebih partisipatif, diharapkan dapat menjawab permasalahan tersebut. ...dst