Strategi Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan di Indonesia

Abstract

Dana Perimbangan merupakan bagian dari dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pengalokasian dana ini bertujuan: (1) mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah (vertical imbalance), dan ketimpangan antar daerah (horizontal imbalance), (2) mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah. Alokasi Dana Perimbangan semakin meningkat setiap tahun. Pada tahun 2017 anggaran Dana Perimbangan mencapai Rp 677 triliun atau 96 persen dari total dana transfer ke daerah sebesar Rp 704,9 triliun. Peningkatan alokasi Dana Perimbangan di tengah kemampuan keuangan negara yang terbatas mengharuskan pemerintah untuk melakukan pengelolaan dana tersebut secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan implementasi Dana Perimbangan di Indonesia, (2) menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi, (3) merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan Dana Perimbangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan implementasi Dana Perimbangan. Analisis regresi data panel digunakan untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia, dan empat provinsi di Pulau Jawa yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan Dana Perimbangan. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa Dana Perimbangan belum mampu menciptakan pemerataan kemampuan keuangan daerah secara optimal terutama untuk wilayah kabupaten dan kota. Analisis regresi data panel menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kecuali di Banten menunjukkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh. Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, kecuali di Jawa Timur tidak berpengaruh. Analisis SWOT merumuskan delapan alternatif strategi yang dapat dilaksanakan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan pengelolaan Dana Perimbangan. Strategi tersebut yaitu: (1) peningkatan kualitas Dana Perimbangan, (2) penyelarasan kebijakan dan peraturan pelaksanaan Dana Perimbangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, (3) peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, (4) peningkatan efektivitas penyusunan anggaran Dana Perimbangan melalui peningkatan peran aktif pemerintah daerah, (5) peningkatan kompetensi pengelola Dana Perimbangan di daerah, (6) peningkatan efektivitas pemanfaatan Dana Perimbangan untuk belanja yang mendukung peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di daerah, (7) implementasi pengintegrasian Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Keuangan Pusat, (8) peningkatan efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Perimbangan.