Pengelolaan sumber air minum lintas wilayah di kawasan gunung ciremai provinsi jawa barat

Abstract

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang keberadaannya tidak dapat disubstitusi oleh komoditas lain. Sumber air minum dapat berasal dari wilayah lain yang secara administratif berbeda. Aliran air lintas wilayah dapat menjadi pemicu konflik antar daerah dalam memanfaatkan sumber air minumnya, misalnya konflik antara Kabupaten Kuningan dengan Kota Cirebon dalam memanfaatkan aliran air minum yang bersumber dari mata air yang berada di Gunung Ciremai. Ketersediaan dan kebutuhan air minum, potensi konflik akibat kelangkaan air, mekanisme alokasi air lintas wilayah, kelembagaan pengelolaan sumber air minum, dan kompensasi dana konservasi dari pengguna air minum adalah beberapa isu penting yang berkaitan dengan pengelolaan air minum lintas wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk : (a) menganalisis ketersediaan dan kebutuhan air minum di kawasan Gunung Ciremai dan potensi konflik dalam alokasi air minum lintas wilayah antara Kabupaten Kuningan dengan Kota Cirebon; (b) menganalisis mekanisme alokasi air minum lintas wilayah sebagai upaya resolusi konflik air minum lintas wilayah di kawasan Gunung Ciremai; (c) menganalisis kelembagaan pengelolaan sumber air minum di kawasan Gunung Ciremai; dan (d) mengestimasi nilai kompensasi konservasi dari pengguna air minum rumah tangga untuk melestarikan sumber air di kawasan Gunung Ciremai. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, proses hirarki analitis (analytical hierarchy process), dan penilaian kontingensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik penggunaan air akan terjadi apabila kebutuhan air minum lebih besar daripada potensi ketersediaan air minum yang ada. Upaya resolusi konflik yang dilakukan di kawasan Gunung Ciremai adalah melalui penataan mekanisme alokasi air minum lintas wilayah, kelembagaan pengelolaan sumber air minum, dan mengestimasi nilai dana kompensasi konservasi dari pengguna air minum. Prioritas mekanisme alokasi air minum lintas wilayah di kawasan tersebut adalah alokasi air oleh pemerintah/public based allocation (0,4), alokasi melalui transfer hak guna air/water market allocation (0,204), alokasi melalui biaya penyediaan air/marginal cost pricing allocation (0,2), dan alokasi oleh pengguna air/user based allocation (0,196). Peraturan daerah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Gunung Ciremai selain berfungsi untuk mengalokasikan ruang dalam kawasan tersebut, juga bernilai ekonomi berkaitan dengan jaminan komitmen wilayah hulu (Kabupaten Kuningan) untuk memasok air dalam jumlah dan kualitas yang stabil sepanjang tahun. Implementasi RUTR sebagai sebuah sertifikat komitmen dari daerah hulu untuk hilirnya tersebut merupakan terobosan kebijakan dalam kerjasama antar daerah di era otonomi daerah ini. Estimasi nilai WTP total untuk konservasi Gunung Ciremai dari pengguna air minum di Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon masing-masing adalah Rp.29.250.000,00/bulan atau Rp.351.000.000,00/tahun dan Rp.177.500.000,00/bulan atau Rp.2,13 milyar/tahun.