Rancang Bangun Model Pengelolaan Berkelanjutan Kawasan Perbatasan Maritim Berbasis Sistem Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Studi Kasus Kawasan Laut China Selatan)

Abstract

Kompleksitas kawasan perbatasan Laut China Selatan menjadi perhatian pada penelitian disertasi ini. Kawasan perbatasan maritim yang secara lugas belum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu kendala faktual dan operasional. Sangat disayangkan karena kondisi tersebut terkesan dibiarkan begitu saja tanpa upaya yang konsisten, sehingga sampai disertasi ini ditulis belum ada suatu batasan yang pasti yang dapat dijadikan pegangan oleh para pengelola (stakeholders) untuk melakukan pengelolaan secara tepat sasaran.

Management of the maritime boundary region has not been defined in the Indonesian Act No. 43 Year 2008 on the Territory of the State. Maritime boundary regions, especially in areas that have a great potential of natural resources and environment, otherwise still have maritime boundaries problems, it is necessary to do research on the sustainable management of the maritime boundary region.