Optimasi Pemanfaatan Kawasan di RPH Mandalagiri, BKPH Cikajang, KPH Garut

Abstract

Hutan memiliki manfaat langsung dan tidak langsung yang dapat menjadi sektor penting untuk pembangunan. Merujuk pada situasi saat ini, pengelolaan hutan lebih banyak berfokus pada pemanfaatan kayu sementara kurang memperhatikan potensi lain berupa Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan. Produksi kayu harus diimbangi dengan pemanfaatan potensi hutan lainnya. Disisi lain, pertumbuhan produksi kayu baik pada hutan alam dan hutan tanaman tidak meningkat secara signifikan. Luas kawasan hutan di Indonesia adalah sebesar 60% dari luas daratan nya, namun kontribusi sektor tersebut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2022 hanya sebesar 0,6%. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan produktivitas sektor kehutanan dan kontribusi nya terhadap perekonomian nasional. Salah satu lembaga yang memiliki potensi untuk menjalankan optimasi pemanfaatan kawasan hutan adalah Resort Pengelolaan Hutan Mandalagiri. Komoditas yang diusahakan berasal dari HHBK (Getah Pinus dan Kopi) sebagai komoditas utama. Dalam pengelolaannya wilayah ini menerapkan sistem perhutanan sosial dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat. Kegiatan yang sudah berjalan tersebut belum mampu memberikan kontribusi signifikan baik bagi pemangku kawasan (pemerintah) ataupun masyarakat. Maka perlu adanya upaya untuk memaksimalkan berbagai potensi yang ada. Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah menciptakan konsep pemanfaatan hutan secara optimal (optimasi) dalam menjalankan bisnis, mengelola permasalahan sosial, serta menjabarkan hasil identifikasi faktor-faktor pemungkin untuk mendorong diterapkannya konsep multiusaha kehutanan pada kawasan lindung. Kelayakan pemanfaatan kawasan hutan pada penelitian ini diukur melalui analisis penerimaan sosial, analisis finansial (net present value, benefit-cost ratio, dan internal rate of return), serta analisis kelayakan ekologis. Pada prosesnya dilakukan juga identifikasi faktor pemungkin dari perspektif kebijakan, sosial, ekonomi dan lingkungan, kemudian pada tahap akhir akan dilakukan analisis pola kelembagaan yang optimal pada lokasi penelitian. Hasil menunjukkan multiusaha kehutanan dapat dilakukan di lokasi ini karena berpotensi memulihkan kondisi biofisik dan dapat mendukung upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Selain itu, berbagai jenis tanaman terpilih dapat mendukung pada penguatan tanah, mengurangi laju limpasan air permukaan dan pengkayaan tanaman. Secara ekonomi, skema multibisnis kehutanan layak diterapkan dengan NPV>0, BCR>1, dan IRR>I. Secara ekologis, skema ini dapat memperkuat kondisi biofisik.

Forests have direct and indirect benefits that can become an important sector for development. Referring to the current situation, forest management focuses more on utilizing wood while paying less attention to other potentials in the form of Non-Timber Forest Products (HHBK) and environmental services. Timber production must improve with the utilization of different forest potentials. On the other hand, growth in timber production in both natural and plantation forests has remained relatively high. The forest area in Indonesia is 60% of its land area, but the sector's contribution to the national Gross Domestic Product (GDP) in 2022 is only 0.6%. Based on this, it is necessary to increase the productivity of the forestry sector and its contribution to the national economy. One institution that can potentially optimize forest area utilization is the Mandalagiri Forest Management Resort. Cultivated commodities come from NTFPs (Pine Gum and Coffee) as the primary commodities. This area's management applies a social forestry system by cooperating with the community. These ongoing activities have yet to be able to make a significant contribution to either the regional stakeholders (government) or the community. So it is necessary to maximize the various potentials that exist. The objective of this research, in general, is to create a concept of optimal forest utilization (optimization) in running a business and managing social problems and to describe the results of identifying enabling factors to encourage the implementation of the multi-business forestry concept in protected areas. The feasibility of utilizing forest areas in this study was measured through social acceptance analysis, financial analysis (net present value, benefit-cost ratio, and internal rate of return), and ecological feasibility analysis. In the process, enabling factors are identified from the perspective of policy, social, economic, and environmental; then, in the final stage, optimal institutional patterns will be analyzed at the research location. The results show that multi-business forestry can be carried out in this location because it can potentially restore biophysical conditions and support forest and land rehabilitation efforts. In addition, various selected plant species can contribute to strengthening the soil, reducing the rate of surface water run-off, and enriching the crop. Economically, a forestry multi-business scheme is feasible with NPV>0, BCR>1, and IRR>I. Ecologically, this scheme can strengthen biophysical conditions.