Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kinerja Ekonomi Regional dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Lampung

Abstract

Struktur ekonomi wilayah akan menentukan karakteristik pembangunan suatu wilayah, khususnya di wilayah yang melakukan pemekaran dan yang dimekarkan. Kabupaten Pringsewu, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Tanggamus dan Tulang Bawang. Tujuan penelitian adalah mengkaji pola perubahan karakteristik kabupaten induk dan kabupaten pemekaran, menganalisis pengaruh kinerja keuangan, ekonomi regional, peningkatan pelayanan publik dalam mensejahterakan masyarakat, mengembangkan rancangan kebijakan tentang pemekaran kabupaten yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode analisis menggunakan analisis Location Quotient Analysis dan Shift Share Analysis serta analisis statistik regresi data panel. Data yang digunakan adalah data sekunder seperti tingkat kemiskinan, tenaga kerja, demografi penduduk, indek pembangunan manusia, APBD, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) periode 2004-2013 di 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Hasil analisis menunjukkan bahwa tren peningkatan PDRB sesudah pemekaran di kabupaten induk dan pemekaran mengarah ke sektor sekunder (konstruksi) dan sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi). Sesudah pemekaran wilayah terdapat pola struktur ekonomi yang sama dengan kabupaten induk dan berbeda dengan kabupaten induknya. Sektor-sektor ekonomi basis kabupaten induk di Tanggamus adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; di Tulang Bawang adalah sektor pertanian; industri pengolahan; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi. Di kabupaten pemekaran Pringsewu adalah sektor listrik, gas dan air minum; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; jasa-jasa, di Mesuji adalah sektor pertanian; industri pengolahan; dan jasa-jasa, di Tulang Bawang Barat adalah sektor pertanian dan industri pengolahan. Indeks kinerja ekonomi dan keuangan daerah di kabupaten pemekaran lebih tinggi dibandingkan di kabupaten induk. Pangsa pertanian, pendidikan, kesehatan, transfer pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah, dan ukuran wilayah berpengaruh terhadap pendapatan per kapita. Sektor basis dengan pertumbuhan cepat dan tren yang meningkat perlu mendapat prioritas dan pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah. Peningkatan kualitas SDM baik peningkatan pendidikan dan kualitas hidup menjadi prioritas dalam optimalisasi jumlah penduduk yang lebih berkualitas dan terampil. Pengelolaan keuangan daerah dan penggalian potensi pendapatan perlu dioptimalkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.