Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Pandeglang Banten (Studi Kasus: Pasca Tsunami dan Selama Covid-19)

Abstract

Salah satu strategi penuntasan masalah perdesaan adalah dengan mengintegrasikan pembangunan antar desa, dengan mendayagunakan segala potensi sumber daya secara optimal. Strategi ini disebut sebagai pembangunan kawasan perdesaan dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 83. Perhatian pemerintah dalam pembangunan kawasan perdesaan diindikasikan dengan banyak dilakukannya pembangunan kawasan perdesaan di tingkat Pemerintah Kabupaten. Kawasan-kawasan perdesaan yang dibangun di tingkat Kabupaten, ada yang dipilih untuk diprioritaskan pembangunannya oleh Pemerintah Pusat. Kawasan ini merupakan tanggung jawab bersama lintas Kementerian yang kemudian disebut sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dipilih 60 KPPN yang tersebar di Pulau Jawa dan Bali. Salah satu KPPN di Pulau Jawa berada di wilayah Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. KPPN Pandeglang memiliki potensi sumber daya yang sangat baik pada sektor wisata dan perikanan di wilayah hilir, pertanian serta pengolahan produk pertanian di wilayah tengah dan hulu, potensi ini sangat berguna untuk menopang pembangunan dan perekonomian di daerah tersebut. Namun, sejak kawasan ini dilanda bencana tsunami pada tahun 2018, disusul satu tahun kemudian dengan bencana pandemi Covid-19, ternyata telah melumpuhkan perekonomian yang berdampak pada terhambatnya pembangunan di kawasan tersebut. Dengan dasar kejadian ini, maka menjadi menarik untuk melihat secara deret waktu perubahan pembangunan KPPN, sebagai salah satu evaluasi pembangunan wilayah tersebut. Selain itu, bencana yang terjadi di wilayah pesisir dapat menjadi pertimbangan untuk memindahkan pusat kegiatan KPPN yang saat ini berada di wilayah tersebut. Dengan latar belakang tersebut maka tujuan utama penelitian ini adalah untuk 1) mengidentifikasi perkembangan desa-desa KPPN Pandeglang pasca bencana tsunami dan selama Covid-19; 2) merekomendasikan lokasi pusat KPPN Pandeglang yang mendongkrak pembangunan desa dan menjadi pusat pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan Analisis perbandingan rataan dan pertumbuhan IDM, analisis deret waktu data tabular dan data spasial, analisis deret waktu pola spasial menggunakan nilai indeks Moran, analisis perubahan autokorelasi spasial antar desa KPPN menggunakan metode LISA dan analisis deskripsi. Data utama yang digunakan adalah Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2015-2022 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) serta peta dasar 2018 dari Badan Informasi Geospasial (BIG). IDM dan peta dasar mencakup wilayah KPPN Pandeglang dan 3 kecamatan tetangganya. Dapat disimpulkan secara umum wilayah penelitian memiliki status desa dari tertinggal hingga mandiri dengan perkembangan yang cukup stabil, hal ini ditandai dengan nilai indeks desa membangun setiap desa yang menunjukkan kenaikan yang positif. Perubahan terjadi pada tahun-tahun bencana, namun pemulihan dapat segera dilakukan. wilayah desa terdampak dua bencana lebih banyak di wilayah tengah dan hulu yang berbasiskan pertanian. Kedua bencana juga menyebabkan perubahan klaster yang sudah dibentuk menjadi acak, namun segera pulih setelah bencana mereda, hal ini membuktikan desa-desa yang tergabung dalam KPPN memiliki kemampuan untuk pulih lebih cepat dan saling menguatkan dibanding desa sekitarnya yang tidak dibentuk menjadi KPPN. Rekomendasi agar pusat KPPN Pandeglang berada di wilayah tengah, tepatnya Desa Banyuresmi, karena wilayah ini yang paling rentan, dan jika menjadi fokus pembangunan maka pembangunan akan menguatkan titik terlemah dari KPPN. Selain itu, wilayah tengah dan hulu membutuhkan perhatian khusus, agar pemulihan pasca bencana tsunami dan Covid19 tidak hanya mengembalikan ke kondisi semula sebelum bencana, tapi juga dapat membangun kembali kawasan ini menjadi lebih baik.