Analisis Perencanaan Pembangunan Perdesaan Melalui Pengukuran Kerentanan Terintegrasi di Provinsi Lampung

Abstract

Kerentanan merupakan salah satu ciri wilayah perdesaan yang menonjol karena ciri khasnya, seperti keterpencilan, kondisi geografis, dan ketergantungan sosial ekonomi pada sektor primer. Mengatasi kerentanan daerah pedesaan dengan paradigma pembangunan pedesaan sangat mendesak dan relevan. Langkah-langkah pembangunan pedesaan seperti IPD dan IDM belum memasukkan unsur kerentanan dalam pengukurannya, sehingga bias terhadap wilayah perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kerentanan sosial ekonomi pedesaan terpadu di Provinsi Lampung sebagai ukuran pembangunan pedesaan. Selanjutnya, memprediksi dan mengklasifikasikan kerentanan desa untuk digunakan dalam perencanaan dan pembangunan pedesaan menggunakan social-ecological systems (SES). Terakhir adalah mengembangkan strategi kerawanan pedesaan di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode TOPSIS, Entropy. Selanjutnya melakukan prediksi melalui algoritma decision tree, random forest, kNN, dan naïve bayes. Terakhir, menggunakan multipol untuk mengembangkan strategi. Hasil kajian melalui pengukuran kerentanan sosial ekonomi perdesaan terpadu di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa tingkat kerentanan tertinggi terdapat di perdesaan pada kecamatan dengan tingkat IPD dan IDM terendah. Hasil ini membuktikan bahwa ada hubungan antara kerentanan dan pembangunan pedesaan. Indikator SES pertanian yang digunakan untuk memprediksi dan mengklasifikasi memberikan hasil yang tepat. Tiga indikator dapat memberikan gain ratio tertinggi melalui algoritma decision tree: produktivitas pertanian, diversifikasi pertanian, dan kawasan pedesaan pesisir. Akhirnya, beberapa pilihan kebijakan digunakan dari hasil strategi yang dihasilkan. Ada dua skenario yang digunakan, yaitu: mitigasi dan agriSES. Selanjutnya ada lima kebijakan yaitu diversifikasi, agriproduk, agroindustri, infrastruktur, dan konservasi. Dua bauran kebijakan yang dapat digunakan pada kedua skenario tersebut adalah kebijakan pembangunan infrastruktur pedesaan dan penguatan modal sosial pedesaan.

Vulnerability is one of the characteristics of rural areas that stands out because of their characteristics, such as remoteness, geographical conditions, and socio-economic dependence on the primary sector. Addressing the vulnerability of rural regions with a rural development paradigm is urgent and relevant. Rural development measures such as IPD and IDM have not included the element of vulnerability in their measurement, so they are biased towards urban areas. This study aims to measure the integrated rural socio-economic vulnerability in Lampung Province as a measure of rural development. Furthermore, predicting and classifying village vulnerabilities for use in rural planning and development using social-ecological systems (SES). The last is to develop a rural vulnerability strategy in Lampung Province. This study uses the TOPSIS method, Entropy. Then make predictions through the decision tree, random forest, kNN, and naïve Bayes algorithms. Finally, use multipol to develop strategies. The study's results through integrated rural socio-economic vulnerability measurements in Lampung Province show that the highest level of vulnerability is in rural areas in districts with the lowest levels of IPD and IDM. These results prove that there is a relationship between vulnerability and rural development. Agricultural SES indicators used to predict and classify give precise results. Three indicators can provide a gain ratio through the highest decision tree algorithm: agricultural productivity, agricultural diversification, and coastal rural areas. Finally, several policy options are used from the resulting strategy results. There are two scenarios used, namely: mitigation and agriSES. Furthermore, there are five policies: diversification, agriproduct, agroindustry, infrastructure, and conservation. Two policy mixes that can be used in both scenarios are rural infrastructure development policies and strengthening rural social capital.