Peran Administrasi Pertanahan dalam Perkembangan Wilayah Kota Tangerang Selatan

Abstract

Fungsi tanah mengalami perubahan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan tanah yang semakin beragam. Tanah memiliki batas, dimensi, dan ruang dalam hal ini tanah pada sebidang lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan non pertanian. Peningkatan pertumbuhan penduduk, laju urbanisasi, dan teknologi menyebabkan peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman, pembangunan infrastruktur, dan industri. Namun kondisi luasan tanah yang tetap dan terbatas dapat menimbulkan ketimpangan, konflik, dan sengketa penguasaan hak atas tanah. Sistem pengelolaan pertanahan yang baik dibutuhkan untuk menyelesaikan dan mengurangi kasus, sengketa pertanahan yang terjadi. Kota Tangerang Selatan mengalami proses suburbanisasi, yang mana peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan ruang untuk pembangunan. Apabila kegiatan pembangunan tidak terkendali maka akan menurunkan kualitas lingkungan dan hidup masyarakatnya. Pengelolaan pertanahan merupakan kegiatan untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan yang mencatat segala perubahan terkait pemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah.

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis tingkat perkembangan wilayah berdasarkan aspek fisik, sosial, dan ekonomi di Kota Tangerang Selatan; mengidentifikasi dan menganalisis pola sebaran pelaksanaan administrasi pertanahan di Kota Tangerang Selatan; menganalisis pengaruh administrasi pertanahan dalam mendukung perkembangan wilayah berdasarkan aspek fisik, sosial, dan ekonomi di Kota Tangerang Selatan; serta memberikan masukan dalam menyusun arahan pengembangan wilayah berbasis pelaksanaan administrasi pertanahan di Kota Tangerang Selatan. Tingkat perkembangan wilayah dianalisis skalogram berbobot dengan modifikasi variabel fisik, sosial, dan ekonomi. Sebaran spasial pelaksanaan administrasi pertanahan dianalisis dengan analisis spasial, Indeks Moran global dan lokal serta analisis deskriptif pelaksanaan layanan pertanahan tahun 2016 dan 2019. Hubungan antara variabel Y (indeks perkembangan wilayah kelurahan IPWK) dan variabel X (administrasi pertanahan) dimodelkan dengan Geographically Weighted Regression (GWR). Arahan kebijakan pengembangan wilayah dibuat berdasarkan layanan pertanahan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan.

Hasil analisis hierarki wilayah menunjukkan kelurahan di Kota Tangerang Selatan dominan pada Hierarki 3 dengan rata-rata nilai IPWK 46,25 (2016) dan 45,38 (2019), sebagai daerah penyangga DKI Jakarta. Pola sebaran spasial layanan administrasi pertanahan menunjukkan tidak adanya autokorelasi spasial kecuali untuk layanan pendaftaran tanah tahun 2019 dan peralihan hak jual beli tanah tahun 2016. Kegiatan administrasi pertanahan dapat memberikan pengaruh positif dan negatif yang berbeda-beda secara lokal pada tingkat perkembangan wilayah kelurahan. Arahan kebijakan pengembangan wilayah salah satunya dengan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif yang dapat mengurangi fenomena peralihan fungsi lahan dan peralihan pemilikan lahan oleh masyarakat untuk mendukung pengembangan kota berkelanjutan di Kota Tangerang Selatan.

The function of land has changed in line with the increasing demand for increasingly diverse land. Land has boundaries, dimensions, and space, in this case land on a plot of land used for agricultural and non-agricultural activities. Increasing population growth, urbanization, and technology have led to an increase in the need for land for settlements, infrastructure development, and industry. However, the condition of a fixed and limited land area can lead to inequality, conflict and disputes over land rights. A good land management system is needed to resolve and reduce cases, land disputes that occur. South Tangerang City is experiencing a suburbanization process, in which an increase in population causes an increase in space requirements for development. If development activities are not controlled, it will reduce the quality of the environment and people's lives. Land management is an activity to support a sustainable development program that records all changes related to land ownership, control, utilization and use.

The purpose of this study is to analyze the level of regional development based on physical, social and economic aspects in South Tangerang City; identify and analyze the pattern of distribution of the implementation of land administration in South Tangerang City; analyze the influence of land administration in supporting regional development based on physical, social, and economic aspects in South Tangerang City; as well as providing input in preparing regional development directions based on the implementation of land administration in South Tangerang City. The level of regional development is analyzed using a weighted scalogram with modifications to the physical, social and economic variables. The spatial distribution of the implementation of land administration was analyzed using spatial analysis, global and local Moran Indexes and descriptive analysis of the implementation of land services in 2016 and 2019. The relationship between the Y variable (IPWK urban village area development index) and the X variable (land administration) was modeled by Geographically Weighted Regression (GWR). Regional development policy directions are made based on land services implemented by the Land Office.

The results of the regional hierarchy analysis show that sub-districts in South Tangerang City are dominant in Hierarchy 3 with an average IPWK score of 46.25 (2016) and 45.38 (2019), as a buffer zone for DKI Jakarta. The pattern of spatial distribution of land administration services shows no spatial autocorrelation except for land registration services in 2019 and the transfer of land sale and purchase rights in 2016. Land administration activities can have positive and negative effects that vary locally at the level of development of urban village area. One of the regional development policy directions is the mechanism incentives and disincentives which can reduce the phenomenon of land conversion and land ownership shifts by the community to support sustainable urban development in South Tangerang City.