Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bekasi

Abstract

Pembangunan Kota Bekasi merupakan proses perbaikan yang terus menerus dilakukan dengan mengelola sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang semakin meningkat akan memerlukan dana yang semakin tinggi. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya menggali sumber dana potensial yang dapat dijadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber pendanaan bagi kabupaten atau kota yang terbagi atas pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan usaha yang digunakan untuk keperluan daerah demi kepentingan kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah sumber PAD Kota Bekasi. Salah satu penghasilan pajak daerah tertinggi di Kota Bekasi adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB terdiri atas perdesaan dan perkotaan yang merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh wajib pajak di Kota Bekasi. Untuk meningkatkan penerimaan PBB, pemerintah daerah Kota Bekasi melakukan kerja sama dengan sektor pemerintahan maupun swasta yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran PBB dari wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum maksimal dan memengaruhi peningkatan penerimaan PBB di Kota Bekasi, rata – rata tingkat kepatuhan pembayaran PBB Kota Bekasi yaitu 88,75 persen di tahun 2020 dan masih bervariasi antar Kecamatan. Tingkat kepatuhan tertinggi 96 persen pada Kecamatan Bekasi Barat dan tingkat kepatuhan terendah 50 persen pada Kecamatan Bekasi Selatan. Penelitian ini bertujuan mengukur potensi peningkatan penerimaan PBB, menganalisis faktor internal dan eksternal kepatuhan wajib pajak membayar PBB, dan merumuskan strategi peningkatan penerimaan PBB di Kota Bekasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan alat bantu kuesioner. Data primer diolah dengan analisis evaluasi faktor internal (IFE), evaluasi faktor eksternal (EFE), matriks internal eksternal (matriks IE), dan menentukan alternatif strategi menggunakan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman (analisis SWOT). Data sekunder diperoleh dari beberapa literatur, seperti publikasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, regulasi kebijakan pemerintah daerah, jurnal dan literatur lain yang relevan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa masih ada potensi peningkatan penerimaan PBB Kota Bekasi sekitar Rp444.849.110.857,00 dan faktor penting untuk peningkatan penerimaan PBB Kota Bekasi yaitu mengembangkan jaringan internet dan meningkatkan pelayanan pembayaran PBB.