Dinamika dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI)

Abstract

Strategi pengentasan kemiskinan menjadi salah satu kebijakan penting untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat nasional maupun regional. Permasalahan pembangunan dan disparitas antara KBI dan KTI menjadi salah satu fokus bagi pemerintah. Perbedaaan kondisi ekonomi dan sosial di KBI dan KTI menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat dan sasar guna untuk pencapaian pembangunan nasional. Sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pada kedua kawasan tersebut di dalam dokumen RPJMN 2020-2024, penting halnya untuk menganalisis dinamika dan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dengan tingkat kemiskinan serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan pada kedua kawasan tersebut sebagai rekomendasi dalam penyusunan kebijakan. Hasil estimasi dari uji kausalitas menunjukkan bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan di KBI dan KTI. Selain itu, kondisi ketimpangan pendapatan di KBI dapat memperparah kondisi kemiskinan dan menghambat efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan di KBI. Berdasarkan hasil estimasi melalui pendekatan panel statis, determinan kemiskinan di KBI dan KTI berbeda. Determinan kemiskinan di KBI ialah Rata Rata Lama Sekolah, Jumlah Penduduk, pertumbuhan ekonomi regional per kapita, dan Angka Harapan Hidup. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada KTI, bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan ialah Rata-rata Lama Sekolah, Jumlah penduduk, Kapasitas air bersih, realisasi investasi PMA dan PMDN, serta Angka Harapan Hidup. Adapun rekomendasi kebijakan yang disarankan berdasarkan hasil penelitian ini ialah: 1) Perlunya perluasan distribusi infrastruktur air bersih dan sanitasi terutama pada di daerah pelosok yang masih terisolasi dan terpencil di KTI; 2) Peningkatan kualitas modal manusia yang dilakukan dengan intervensi pada bidang pendidikan dan kesehatan; 3) Mempromosikan KTI sebagai daerah yang kondusif untuk investasi; 4) pengendalian jumlah penduduk pada wilayah padat penduduk; 5) Strategi penurunan kemiskinan harus bersifat inklusif dimana kebijakan-kebijakan lebih berfokus dan menyasar di daerah yang terdapat kantong-kantong kemiskinan yang tinggi atau memiliki konsentrasi penduduk miskin paling besar dengan memerhatikan kesenjangan pendapatan