Penilaian Kinerja Pengelolaan Kawasan di Seksi Wilayah Bogor Taman Nasional Gunung Halimun Salak

Abstract

Status hukum kawasan dan pengakuan batas oleh para pihak, terutama masyarakat lokal, memegang peranan penting dalam kemantapan kawasan taman nasional. Berdasarkan dua kriteria dan 8 indikator di bawah standar prinsip kemantapan kawasan yang dikembangkan oleh IPB dan Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (2004), penilaian pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, khususnya di SPTNW II Bogor, dilakukan untuk mengukur kinerja manajemen mereka. Pengumpulan data verifier dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, analisis isi dokumen terkait dan studi pustaka. Analisis data dan keputusan dilakukan sesuai dengan pedoman standar, termasuk penggunaan alat keputusan AHP (analitical hierarchy process) yang telah dirancang sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan SPTNW II TNGHS Bogor telah memenuhi prinsip kemantapan kawasan. Namun, satu indikator yang sangat penting belum memenuhi standar, yaitu status hukum kawasan tersebut. Rekomendasi yang diberikan kepada pengelola taman nasional antara lain percepatan penetapan kawasan hutan dan tata batas kawasan, peningkatan kegiatan pemulihan ekosistem, peningkatan jumlah tenaga kerja dan penyempurnaan standar operasional prosedur terkait pengelolaan kawasan.