Evaluasi Pinjaman Tunda Tebang Pada Hutan Rakyat di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah

Abstract

Hutan Rakyat (HR) adalah hutan yang berada di luar kawasan hutan dan tumbuh di atas tanah yang dibebani hak atas tanah. Peran hutan bagi kehidupan lokal, nasional maupun global semakin diperlukan untuk menopang daya dukung lingkungan, kehidupan sosial dan ekonomi. Salah satu terobosan pemerintah untuk mengembangkan usaha hutan rakyat adalah dengan menghadirkan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H), yaitu satuan kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) untuk Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H). BLU Pusat P2H dalam mengelola dana bergulir menerapkan prinsip pemberian Fasilitas Dana Bergulir (FDB) yaitu peningkatan pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas hutan dan perbaikan mutu lingkungan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dengan persyaratan terjangkau dan prinsip kehati-hatian. BLU P2H sebagai salah satu instansi pemerintah sudah memberikan layanan pembiayaan FDB antara lain untuk : (1) usaha kehutanan on farm yaitu usaha yang secara langsung memproduksi hasil hutan dan hasil lainnya, dan (2) usaha kehutanan yang bersifat off farm yaitu usaha yang secara tidak langsung mendukung dan/atau berdampak positif menghasilkan nilai tambah terhadap kegiatan on farm. Praktek Pinjaman Tunda Tebang di Kabupaten Wonogiri yang sudah berjalan lebih dari 5 tahun menjadi motivasi untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan Pinjaman Tunda Tebang yang sudah berjalan tersebut. Kajian evaluasi terhadap pelaksanaan pinjaman tunda tebang penting dilakukan untuk memberikan masukan terhadap proses pinjaman tunda tebang yang sudah berjalan. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis karakteristik sosial ekonomi petani HR debitur dan non debitur; mengetahui pola pengelolaan lahan HR debitur dan non debitur; menganalisis manfaat lingkungan Hutan Rakyat; menganalisis persepsi petani debitur terhadap pelaksanaan pinjaman tunda tebang. Penelitian menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara dan kuesioner. Pengambilan sampel secara purposive sampling pada responden debitur sejumlah 182 orang yang terbagi menjadi 91 orang petani debitur dan 91 orang petani non debitur di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Hasil pengumpulan data kemudian dianalisis dengan metode ststistik deskriptif. Uji beda chi square digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui perbedaan karakteristik sosial ekonomi antara debitur dan non debitur, mengetahui perbedaan pengelolaan lahan HR antara debitur dan non debitur. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Maret 2021. Fokus penelitian ini pada debitur yang telah mendapatkan pinjaman tunda tebang lebih dari 5 tahun dan petani non debitur yang tidak mendapatkan akses pinjaman tunda tebang yang berada di Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Petani HR yang telah mendapatkan pinjaman tunda tebang (debitur) memiliki karakteristik sosial ekonomi sebagai berikut: petani HR pada umumnya pada usia produktif dengan usia pada rentang 26 sampai dengan 64 tahun, memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan petani non debitur, pada umumnya memiliki pekerjaan utama sebagai petani meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan petani non debitur, memiliki pendapatan rumah tangga yang lebih besar dari petani non debitur, memiliki lahan pertanian dan lahan HR yang lebih luas dari petani non debitur. Kegiatan pemupukan dan penjarangan pada aktivitas pengelolaan HR dengan intensitas lebih banyak dilakukan oleh petani debitur dibandingkan petani non debitur. Tingkat kelayakan finansial diukur dengan Revenue Cost Ratio (R/C) Ratio pada tingkat bunga pinjaman 7,5%. Kajian menunjukkan R/C Ratio sebesar 1,79. Dengan adanya pinjaman tunda tebang membawa perubahan menjadikan petani debitur HR jumlahnya menurun terhadap aktivitas penebangan pohon atau memanfaatkan tebang butuh dikarenakan pohon miliknya dijadikan sebagai jaminan. Manfaat pinjaman tunda tebang terhadap lingkungan yaitu dapat menjaga kelestarian pohon pada Hutan Rakyat. Jumlah pohon pada lahan petani debitur sejumlah 19.561 pohon dengan rata-rata diameter 18,53 cm, dan mampu menyerap karbondioksida sebanyak 11.345,38 ton CO2. Pohon milik petani non debitur dengan jumlah 13.003 pohon dengan rata-rata diameter 18,83 cm, dan mampu menyerap karbondioksida sebanyak 7.541,74 ton CO2. Hasil persepsi terhadap pelaksanaan pinjaman tunda tebang dari aspek prosedur pengajuan pinjaman, sosialisasi, keterjangkauan bunga, ketepatan sasaran kegiatan yang dibiayai, waktu penyaluran pinjaman dalam kategori baik. Menurut petani debitur, suku bunga yang terjangkau dan agunan jaminan berupa pohon cukup mudah dipenuhi merupakan kelebihan dari program pinjaman tunda tebang dari pemerintah. Namun demikian terdapat beberapa petani HR yang menyampaikan bahwa proses pencairan pinjaman berlangsung lama. Petani debitur juga menyampaikan tentang kelebihan pinjaman tunda tebang sangat membantu dan bermanfaat untuk menambah modal usaha.

Private Forest is the forest located outside forest area and growing on land that is encumbered with land rights. The functions of the private forest need to be maintained to support benefit for economic, social, ecological aspects for farmers (local scale) either for the states (nation), world. Regulation of Government in Indonesia for improving smallholder private forest by Public services agency (BLU) of Ministry of Forestry and Environment (KLHK). Public services agency (BLU) a work unit of Ministry of Forestry and Environment implement management revolving funds by public services agency to Financing Forest Development. BLU in managing revolving funds have principle to empowering public economy, poverty reduction, employment opportunities, increasing forest productivity and increasing of environment quality through the activities of land and forest rehabilitation by credit schemes with such a collateral and principles according to the regulation. Center for financing forest development (BLU) as one of government agency has given services by revolving funds, among other for: (1) on farm forestry business which is business that directly produces forest product and the other product, (2) off farm forestry business which is that indirectly support or have positive impact on generating added value to on farm activities. The implementing delaying timber harvesting loan in Wonogiri Regency which has been running for 5 years has inspired the authors to conduct research aim for evaluating the implementation delaying timber harvesting loan that have been running. It is important to evaluation study on implementing delaying timber harvesting loan to provide input on process delaying timber harvesting loan that already running. The research purpose are: to analyze sosio-economy characteristics debtor farmers and non-debtor farmers; to know the pattern of land management HR debtor and non-debtor farmers; to analyze the environmental benefits of private forest; and to analyze perceptions debtor farmers on the implementation delaying timber harvesting loan. The research used survey method with quantitative approach. Data collection was carried out by questionnaires and interviews. Sampling by purposive sampling on 182 respondents consist of 91 debtor farmers and 91 non debtor farmers in Wonogiri Regency, Central Java Province. The data were analyzed by using descriptive statistical method. The chi square difference tes method was used in this research to determine differences of socio economic characteristics between debtor farmers and non debtor farmers, discover differences in HR land management between debtor and non debtor farmers. The research was conducted from July 2020 - March 2021. The research focused in debtor farmers who have received delaying timber harvesting loan more than for 5 years and non debtor farmers who do not have access to such loan in Wonogiri Regency. The results show that farmers who had received delaying timber harvesting loan (debtor) had the following characteristics: debtor farmers were generally of productive age with range from 26 to 64 years old, had a higher education level than non debtor farmers, had a main job as a farmer although there are few of them compared to non debtor farmers, obtained a higher household income than non debtor farmers, had more agricultural land and HR land than non debtor farmers. Fertilization activities and thinning activities on HR land management activities with more intensity are carried out by debtor farmers than non debtors farmers. The financial feasibility was calculated by using Revenue Cost Ratio (R/C Ratio) on the loan interest rate 7,5%. The result showed that R/C Ratio 1,79. Implementation delaying timber harvesting loan made the change the number of debtor farmers decreased in term cutting down trees activities or take advantage of necessary cutting because their trees are used collateral. The benefit of delaying timber harvesting loan to the environment is that it can preserve trees in private forest. The number of trees on the debtor farmers land is 19,561 trees with an average diameter of 18.53 cm capable of absorbing 11.345,38 tons CO2 carbon dioxide. The number of trees on the non debtor farmers land with a total of 13,003 trees an average diameter of 18.83 and able to absorb carbon dioxide as 7,541.74 tons of CO2. The perceptions of implementation delaying timber harvesting loan about 72,442% (good category). According to debtor farmers, affordable of interest rate and collateral by with trees guarantees are easy to fulfill which are advantage delaying timber harvesting loan on government program. However, there were some farmers that the loan disbursement take a long time. Debtor farmers conveyed that advantage of delaying timber harvesting loan were helpful and very useful for increasing business capital.