Pengelolaan Kawasan Wisata Alam Pantai Panjang Kota Bengkulu Secara Berkelanjutan

Abstract

KWAPP merupakan bagian dari kawasan pesisir Kota Bengkulu yang ditetapkan sebagai kawasan strategis wisata alam melalui Perda nomor 02 tahun 2012 dan nomor 14 tahun 2012. Sampai saat ini KWAPP Kota Bengkulu belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi daerah. Dalam kurun waktu tahun 2000-2013 rata-rata kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Bengkulu hanya 1,46 persen. Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah dapat disebabkan oleh berbagai hal. Dalam studi pada KWAPP Kota Bengkulu ketidakmampuan objek wisata ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi daerah dikarenakan belum terkelolanya kawasan dengan baik. Pengelolaan KWAPP sebagai suatu obyek wisata memerlukan keterlibatan berbagai stakeholder, baik dari unsur pemerintah, swasta, akademisi, kelompok masyarakat dan masyarakat sekitar kawasan. Pengelolaan KWAPP eksisting berada pada Dinas Pariwisata; belum melibatkan stakeholders lain sebagai pengelola. Keterlibatan stakeholder lain dalam kawasan hanya terbatas sebagai pengguna manfaat dari kawasan. Dalam rangka membangun pengelolaan KWAPP yang berkeberlanjutan maka desain pengelolaan perlu dirancang guna menghasilkan kelembagaan pengelola yang saling bersinergi antar berbagai stakeholder. Rumusan desain pengelolaan KWAPP didahului dengan mengalisis kesesuaian lahan dan kesesuian wisata yang dikembangkan. Dilanjutkan dengan mengevaluasi status keberlanjutan sumberdaya KWAPP. Kemudian untuk menemukan keterlibatan stakeholder lain dalam pengelolaan KWAPP dilakukan analisis stakeholders. Melalui hasil analisis stakeholder ditemukan pola sinergisitas antar stakeholder dan desain kelembagaan ideal dalam pengelolaan KWAPP dapat ditentukan. Hasil analisis indeks kesesuaian lahan, membuktikan bahwa KWAPP ‘sesuai’ untuk dijadikan kawasan wisata. Berdasarkan analisis Indek Kesesuaian Wisata (IKW), KWAPP Kota Bengkulu cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata alam dengan jenis wisata rekreasi pantai. Hasil analisis keberlajutan melalui alat analisis multi dimension scaling (MDS) menunjukan bahwa secara umum status keberlanjutan pengelolaan KWAPP belum baik; dari 3 (tiga) dimensi keberlanjutan, hanya satu dimensi yaitu dimensi ekologi termasuk dalam kategori Cukup Berkelanjutan (52.02), sedangkan pada dimensi ekonomi termasuk kurang berkelanjutan (47.59), dan pada dimensi sosial termasuk kurang berkelanjutan (42.74). Hasil analisis sensitivitas (leverage), untuk mempertahankan atau meningkatkan status keberlanjutan, faktor pengungkit utama yang harus diperhatikan para pemangku kepentingan adalah: (1) Tingkat ketersediaan air bersih, (2) Keterpeliharaan lansekap alami, (3) Potensi pasar kawasan wisata, (4) Kontribusi kawasan terhadap PAD, (5) Ketersediaan transportasi wisata (6) pengetahuan pelestarian objek wisata (7) Keamanan lingkungan objek wisata. Kajian analisis stakeholder melalui metode wawancara mendalam (indepth interview) kepada responden menghasilkan empat kelompok besar stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan KWAPP yaitu pemerintah daerah (Dinas Pariwisata, Bappeda, Dinas Kelautan Perikanan), swasta (pengusaha industri pariwisata), Perguruan tinggi (akademisi) dan masyarakat sipil (LSM, Pokdawis, masyarakat lokal). Untuk peningkatan kinerja pengelolaan KWAPP maka keempat stakeholders dengan peran, tugas dan tanggungjawab yang berbeda dapat membangun kolaborasi untuk mencapai keputusan kolektif dalam pengelolaan KWAPP Kota Bengkulu secara berkelanjutan. Rumusan desain pengelolaan KWAPP yang direkomendasikan adalah kelembagaan kolaborasi model Quadruple Helix. Agar keberlanjutan kelembagaan kolaborasi pengelolaan dapat berlanjut, maka pemerintah kemudian harus menghadirkan satu keputusan politik berupa kebijakan yang mampu menjadi payung bagi seluruh stakeholders yang ada berupa peraturan daerah (PERDA) yang mengatur peran, kewenangan dan relationship dari setiap stakeholders yang terlibat.