Perubahan Tutupan Lahan dan Keselarasannya dengan Pola Ruang di Wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut Sungai Saleh-Sungai Sugihan

Abstract

Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Saleh – Sungai Sugihan memiliki komposisi fungsi lindung yang besar yaitu 87,70% atau 0,19 juta ha dari luas total KHG di Sumatera Selatan. Pembangunan wilayah yang tidak sejalan dengan tata guna lahan bisa menyebabkan kerusakan dan penurunan fungsi lahan tertentu. Kebakaran pada lahan gambut bisa menurunkan produktivitas lahan dan meningkatkan keragaman jenis gulma. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan tutupan lahan di Kawasan Hidrologis Gambut Sungai Saleh-Sungai Sugihan, menganalisis keselarasan tutupan lahan eksisting terhadap pola ruang Kawasan Hidrologis Sungai Saleh-Sungai Sugihan, dan mengetahui tingkat perkembangan dan faktor yang mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut Sungai Saleh-Sungai Sugihan. Penelitian ini diawali dengan klasifikasi tutupan lahan dengan metode klasifikasi terbimbing pada citra satelit Landsat menggunakan QGis 3.16. Akurasi klasifikasi matriks konfusi yang dihasilkan untuk memastikan bahwa peta tutupan lahan memenuhi syarat untuk digunakan dalam analisis perubahan tutupan lahan. Dinamika perubahan tutupan lahan dan tingkat keselarasan tutupan lahan dianalisis dengan prosedur tumpang tindih. Tingkat perkembangan wilayah ditentukan dengan menghitung indeks berdasarkan beberapa variabel kelompok fasilitas. Jenis tutupan lahan di Kesatuan Hidrologis Gambut Sungai Saleh-Sungai Sugihan dikelaskan menjadi enam jenis tutupan lahan yaitu badan air, pemukiman, lahan terbuka, perkebunan, sawah dan hutan sekunder. Hutan sekunder secara konsisten terus menurun luasannya dalam dua periode pengamatan yaitu sebesar 8.784 ha antara 2010 dan 2015 dan 5. 293 ha pada rentang 2015-2018. Secara keseluruhan tutupan lahan eksisting yang selaras dengan RTRW seluas 67,20%, yang dikategorikan dalam transisi 25,33% dan tidak selaras 7,47%. Proporsi tutupan lahan eksisting yang selaras dengan peta status kawasan hutan dan perairan sebesar 88,79%, sedangkan yang tidak selaras 5,84 % dan 5,37% berstatus dalam transisi. Secara umum, desa-desa yang dianalisis didominasi dengan tingkat perkembangan sedang dengan tutupan lahan hutan sekunder.