Evaluasi Penerapan Penganggaran Kementerian Perindustrian dalam Meningkatkan Kinerja Sektor Industri Kecildan Menengah

Abstract

Reformasi di bidang pengganggaran ditandai dengan berubahnya paradigma di bidang perencanaan penganggaran yang di atur dalam undang-undang No. 17 tahun 2003 yang ditunjukan dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu penerapan penganggaran terpadu, penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah dan penerapan penganggaran berbasis kinerja. Namun terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang ditemui seperti terdapat revisi kegiatan di tahun anggaran berjalan, anggaran berbasis kinerja begitu detail di tahap perencanaan namun saat pertanggungjawaban menjadi administratif, pola penyerapan anggaran yang bertumpuk di akhir tahun maupun pendistribusian anggaran yang kurang tepat merupakan bagian-bagian dari hambatan dalam meningkatkan sektor industri.Penelitian ini memiliki tujuan (1) Mengevaluasi kesesuaian penerapan penganggaran Kementerian Perindustrian dalam menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan penganggaran; (2) Menganalisis pengaruh realisasi belanja kegiatan atau program Kementerian Perindustrian yang secara signifikan mempengaruhi sektor IKM. Analisis kualitatif diperoleh dengan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada para narasumber yang terkait dengan objek masalah yang akan dikaji, observasi atau pengamatan langsung terhadap proses perencanaan penganggaran yang tengah dilaksanakan oleh Kemenperin serta dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD), sedangkan analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda, melihat pengaruh realisasi belanja pada Kemenperin sektor IKM untuk belanja infrastruktur (Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM), belanja pengembangan SDM (Bimtek dan Pendampingan), belanja akses pasar (pameran, e-Smart danawarding), Belanja peningkatan teknologi (fasilitasi bantuan mesin/peralatan dan restrukturisasi terhadap kinerja sektor IKM dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa seluruh prinsip dan komponen yang menyusun konsep penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah pada dasarnya telah dilaksanakan oleh Kemenperin dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa realisasi belanja Kementerian perindustrian untuk belanja pengembangan SDM dan belanja teknologi signifikan berpengaruh negatif terhadap produktivitas yang ditunjukkan kinerja pada sektor IKM. Hal ini diindikasikan disebabkan oleh penggunaan anggaran ke dalam jenis belanja maupun kegiatan yang kurang tepat (miss allocation) dalam mendukung peningkatan kinerja yang diukur dengan pertumbuhan ekonomi sektoral serta pelaksanaan kegiatan yang tidak efektif di lapangan. Implikasi manajerial yang dapat diberikan, yaituperlunya peningkatan kesadaran dan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran di Kemenperin dalam penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja melalui pemberianreward and punishmentdi tingkat internal Kementerian Perindustrian.