Evaluasi Perkembangan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh berbasis Kemampuan Lahan
Abstract
Kota Banda Aceh merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh, yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKNp). Selain sebagai pusat pemerintahan provinsi, Kota Banda Aceh merupakan pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pusat keagamaan. Sementara itu, Kota Banda Aceh relatif tidak luas sedangkan desakan kebutuhan lahan setiap tahunnya semakin meningkat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan kondisi fisik Kota Banda Aceh dalam memenuhi kebutuhan lahan. Kebutuhan lahan yang semakin meningkat tak dapat dielakkan, sedangkan potensi lahan untuk dikembangkan sebagai wilayah permukiman terus berkurang. Untuk itu, diperlukan analisis kemampuan lahan untuk mengkaji potensi lahan yang akan dikembangkan berdasarkan kondisi fisik yang dimiliki Kota Banda Aceh.
Analisis yang dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang. Analisis diawali dengan mengubah format data morfologi, lereng, topografi, jenis tanah, curah hujan, dan kerawanan bencana menjadi data raster. Selanjutnya, dilakukan superimpose data-data tersebut dengan mempertimbangkan penilaian skala kepentingan untuk membentuk satuan kemampuan lahan. Terdapat sembilan satuan kemampuan lahan yang kemudian disebut SKL dalam analisis kemampuan lahan. SKL tersebut meliputi: morfologi, kemudahan dikerjakan, kestabilan lereng, kestabilan pondasi, ketersediaan air, drainase, erosi, pembuangan limbah, dan bencana alam.
Hasil analisis menunjukkan hampir semua SKL yang terbentuk homogen dengan kemampuan tinggi, kecuali satuan kemampuan lahan drainase dan satuan kemampuan lahan bencana alam. Faktor fisik seperti jenis tanah dan kelerengan menjadi pertimbangan yang cukup dominan dalam penilaian SKL. Selanjutnya, kemampuan lahan menentukan arahan yang tepat bagi Kota Banda Aceh dalam pengembangan permukiman. Hasil analisis menunjukkan 74,4% Kota Banda Aceh atau seluas 4.394 ha memiliki kemampuan pengembangan sedang dan sisanya seluas 1.509 ha (25,6%) merupakan wilayah dengan kemampuan pengembangan agak tinggi.
Meskipun hasil analisis menunjukkan potensi cukup tinggi, tidak semua lahan yang tersedia dapat dikembangkan. Rasio perbandingan tutupan lahan terbangun dan lahan non terbangun penting dipertimbangkan demi keseimbangan pemanfaatan ruang. Masing-masing kelas kemampuan pengembangan menunjukkan tingkatan kesanggupannya dalam mendukung pengembangan permukiman. Hutan dan ruang terbuka hijau merupakan lahan yang harus dilindungi sehingga tidak dapat diperuntukkan untuk pembangunan. Dengan pertimbangan tersebut, Kota Banda Aceh yang dapat dikembangkan untuk permukiman hanya seluas 190,3 ha. Luasan yang relatif kecil ini tetap harus memperhatikan kondisi fisik dimana terdapat kelemahan agar permukiman yang dikembangkan tidak melebihi kemampuan lahan Kota Banda Aceh sendiri. Banda Aceh City is the capital city of Aceh Province, and was designated as a Regional Activity Center (PKW) as well as proposed to be a National Activity Center (PKNp). Besides the center of the provincial government, Banda Aceh City is the center for trade and services, center for education and health services, as well as religious center. Meanwhile, Banda Aceh City is relatively small, while the demand for land is increase each year. This research is motivated by the physical condition consideration of Banda Aceh City in meeting the land needs. The increasing demand for land cannot be avoided, while the potential for land to be developed as an area continues to decrease. For this reason, it is necessary to analyze the ability of the land to assess the potential of the land to be developed based on the physical conditions of Banda Aceh City.
The analysis carried out refers to the Regulation of the Minister of Public Works and Spatial Planning Number 20 of 2007 concerning Technical Guidelines for Physical and Environmental, Economic and Socio-Cultural Analysis in the Preparation of Spatial Plans. The analysis begins by changing the data format of morphology, slope, topography, soil type, rainfall, and disaster vulnerability into raster data. The next step is to superimpose the data by considering the importance scale assessment for the land capability unit. There are nine units of land capability which are then called SKL in the land capability analysis. The SKL unit includes: morphology, ease of work, slope stability, foundations, water availability, drainage, erosion, waste disposal, and natural disasters.
The results represent that most of units that are formed are homogeneous with high capabilities, except for drainage unit and natural disasters unit. Physical factors such as soil type and slope are being dominant considerations in the SKL unit assessment. Furthermore, land capability determines the right direction for development of settlements in Banda Aceh City. The results show that 74.4% of Banda Aceh City or 4,394 ha has moderate development capability and the remaining 1,509 ha (25.6%) is area with slightly high development capability.
Although the results of the analysis show that the potential is slightly high, not all available land can be developed. The ratio of the ratio of built-up land cover and non-built land is important to consider in order to balance the use of space. Each class of development capability shows its level of ability to support settlement development. Forests and green open spaces are lands that must be protected so that cannot be allocated for development. With these considerations, Banda Aceh City that can be developed for settlements is only about 190.3 ha. This relatively small area still has to pay attention to physical conditions where there are weaknesses so that the settlements developed do not exceed the land capability of Banda Aceh City itself.
Collections
- MT - Agriculture [3771]