Prioritas Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Perairan Teluk Semangka Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

Abstract

Kawasan Teluk Semangka Kabupaten Tanggamus merupakan wilayah yang potensial untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap. Perairan teluk semangka yang berada dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572 memiliki potensi yang besar yaitu 1.240.975 ton/tahun dengan status pemanfaatan yang berada pada level moderate hingga fully exploited. Dengan demikian pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah Teluk Semangka masih dapat ditingkatkan. Di sisi lain, potensi perairan di kawasan Teluk Semangka Kabupaten Tanggamus didukung oleh tujuh unit pelabuhan perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai Kota Agung, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Guring, PPI Karanganyar, PPI Tegineneng, PPI Badak, dan PPI Penyandingan. Adanya pelabuhan perikanan diharapkan mampu meningkatkan ekonomi wilayah di Kabupaten Tanggamus. Kondisi pelabuhan perikanan di Teluk Semangka menghadapi beberapa permasalahan yaitu permasalahan yang ditinjau dari parameter fisik dan non fisik. Permasalahan fisik pelabuhan digambarkan dengan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pelabuhan perikanan yang kurang memadai. Permasalahan non fisik yang dihadapi pelabuhan perikanan yaitu tingkat operasional yang masih belum optimal. Terdapat tiga dari tujuh pelabuhan perikanan di Kabupaten Tanggamus yang tidak operasional yaitu PPI Guring, PPI Karanganyar, dan PPI Putih Doh. Hal ini diakibatkan oleh tidak adanya aktivitas pendaratan ikan di ketiga PPI tersebut. Fasilitas pendaratan yang sudah rusak akibat abrasi dan sedimentasi serta lokasi pelabuhan perikanan yang relatif jauh dari sentra nelayan khususnya di PPI Guring, Dampaknya nelayan terpaksa mendaratkan ikan di pinggir pantai. Dampak lainnya juga dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Masyarakat kehilangan potensi pendapatan dari kegiatan pendaratan ikan seperti kegiatan jasa buruh angkut dan kesempatan berwirausaha. Bagi pemerintah daerah tentu hal ini mengakibatkan hilangnya pemasukan retribusi dari pelabuhan perikanan sebagai salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Upaya pengembangan pelabuhan perikanan untuk mengatasi kendala fisik dan non fisik di pelabuhan perikanan dilakukan melalui pengajuan perbaikan dan penyediaan fasilitas dan infrastruktur pelabuhan perikanan. Upaya tersebut belum dapat dilakukan secara cepat dan menyeluruh mengingat dana yang dimiliki pemerintah daerah terbatas. Akhirnya, Pemerintah daerah mengambil langkah untuk mengurangi jumlah pelabuhan perikanan dan memfokuskan pengembangan pada beberapa pelabuhan perikanan yang diprioritaskan untuk tujuan peningkatan ekonomi wilayah di Kabupaten Tanggamus. Permasalahannya sampai saat ini pemerintah daerah belum memiliki acuan atau pedoman dalam menyusun prioritas pengembangan pelabuhan perikanan. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian untuk membantu pemerintah daerah dalam menyusun tolok ukur prioritas pengembangan pelabuhan perikanan untuk tujuan peningkatan ekonomi wilayah di Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan pelabuhan perikanan, merumuskan parameter dan indikator pengembangan pelabuhan perikanan, dan mendapatkan urutan prioritas pengembangan pelabuhan perikanan di Kabupaten Tanggamus. Pendekatan yang untuk mengatasi permasalahan yaitu mendeskripsikan kinerja operasional pelabuhan perikanan terkini untuk memperoleh kebutuhan pengembangan di setiap pelabuhan perikanan. Mengidentifikasi dan menyusun parameter dan indikator prioritas pengembangan pelabuhan perikanan. Mengaplikasikan parameter dan indikator tersebut untuk memperoleh prioritas pengembangan pelabuhan perikanan. Penyusunan parameter dan indikator berfokus pada aspek biaya dan manfaat ekonomi pelabuhan perikanan sebagai acuan dalam menentukan prioritas pengembangan pelabuhan perikanan untuk mendukung peningkatan ekonomi wilayah di Kabupaten Tanggamus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja operasional pelabuhan perikanan di Kabupaten Tanggamus secara umum tergolong kurang baik dengan nilai rata-rata 27%. Kriteria fasilitas menjadi kriteria dengan pencapaian kinerja paling rendah dengan tingkat pemenuhan 21%. Penyediaan fasilitas pelabuhan perikanan di Kabupaten Tanggamus masih sangat terbatas khususnya pada kelas PPI. Seluruh PPI di Kabupaten Tanggamus belum memenuhi kriteria fasilitas minimal yang harus tersedia di pelabuhan perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Kebutuhan pengembangan pada pelabuhan perikanan yang operasional meliputi penyediaan, perbaikan, peningkatan, pengoptimalan, dan upaya mempertahankan kinerja operasional, fasilitas pelabuhan dan infrastruktur pendukung. Kebutuhan pengembangan pada pelabuhan perikanan yang tidak operasional didominasi oleh kebutuhan pengembangan berupa penyediaan atau pembangunan dan perbaikan terhadap kinerja operasional, fasilitas pelabuhan, dan infrastruktur pendukung pelabuhan perikanan. Dengan demikian kebutuhan pengembangan pada pelabuhan perikanan yang tidak operasional relatif lebih banyak dibanding pada pelabuhan perikanan yang sudah operasional. Parameter dan indikator yang digunakan dalam penentuan prioritas pengembangan pelabuhan perikanan adalah nilai rasio antara biaya dan manfaat ekonomi dalam proyek pengembangan pelabuhan perikanan. Parameter biaya terdiri dari biaya langsung yaitu biaya investasi, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan, biaya tidak langsung yaitu biaya konsultan, biaya penyusutan dan biaya administrasi. Parameter manfaat ekonomi terdiri dari manfaat langsung yaitu pendapatan retribusi pemerintah daerah dan manfaat tidak langsung yaitu nilai produksi perikanan, pendapatan masyarakat perikanan dan pendapatan dari kegiatan usaha penunjang di pelabuhan perikanan. Prioritas pengembangan pelabuhan perikanan di Kabupaten Tanggamus yang memerlukan pembiayaan dari pemerintah daerah secara berurutan dari pelabuhan perikanan dengan prioritas tertinggi hingga terendah adalah sebagai berikut PPP Kota Agung, PPI Tegineneng, PPI Badak, dan PPI Penyandingan.

The Semangka Bay area of Tanggamus Regency is a potential area to support capture fisheries activities. Semangka bay waters in Fisheries Management Area (WPP) 572 have great potential, namely 1.240.975 tons/year with utilization status at moderate to fully exploited levels. Thus, the utilization of fish resources in the Semangka Bay area can still be increased. On the other hand, waters' potential in the Semangka Bay area of Tanggamus Regency is supported by seven fishing port units, namely the Kota Agung Coastal Fishing Port (OFP), Guring Fish Landing Base (FLB), Karanganyar FLB, Tegineneng FLB, Badak FLB, and Penyandingan FLB. The existence of a fishing port is expected to improve the regional economy in Tanggamus Regency. The condition of the fishing port in Semangka Bay faces several problems, namely problems in terms of physical and non-physical parameters. The physical issues of the port are described by the availability of inadequate facilities and infrastructure for fishing ports. The non-physical problem faced by fishing ports is that the operational level is still not optimal. Three out of seven fishing ports in Tanggamus Regency are not operational, namely Guring FLB, Karanganyar FLB, and Putih Doh FLB. This is caused by the absence of fish landing activities in the three FLB. Landing facilities that have been damaged due to abrasion and sedimentation and the location of the fishing port, which is relatively far from the fishing center, especially in Guring FLB, have resulted in fishers being forced to land fish on the beach. The community and local government also feel other impacts. The community loses potential income from fish landing activities such as transportation service activities and entrepreneurial opportunities. For local governments, of course, this results in the loss of retribution income from fishing ports as one of the contributors to local revenue (LR). Efforts to develop fishing ports to overcome physical and non-physical constraints are carried out through proposals to improve fishing port facilities and infrastructure. These efforts cannot be carried out quickly and thoroughly, considering that the funds owned by local governments are limited. Finally, the local government took steps to reduce the number of fishing ports. It focused on developing several fishing ports prioritized to improve the regional economy in the Tanggamus Regency. The problem is that the local government does not have a reference or guideline in setting priorities for developing fishing ports until now. Therefore, research is needed to assist local governments in setting benchmarks for developing fishing ports to improve the regional economy in Tanggamus Regency. This study aims to identify the need for developing a fishing port, formulate parameters and indicators for developing a fishing port, and obtain a priority order for creating a fishing port in Tanggamus Regency. The approach to overcoming the problem is to describe the operational performance of the current fishing port to obtain the development needs of each fishing port. Identify and develop parameters and priority indicators for the development of fishing ports. Apply these parameters and indicators to get priority for developing fishing ports. The preparation of parameters and indicators focuses on aspects of fishing ports' economic costs and benefits as a reference in determining priorities for developing fishing ports to support regional economic improvement in the Tanggamus Regency. The results showed that the operational performance of the fishing port in Tanggamus Regency was generally classified as poor, with an average value of 27%. The facility criteria become the criteria with the lowest performance achievement with a fulfillment rate of 21%. The fishing port facilities in Tanggamus Regency are still minimal, especially in the PPI class. All PPIs in Tanggamus Regency have not met the criteria for minimum facilities available at fishing ports based on the Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation (MMA FR) Number 8 of 2012 concerning Fishing Ports. Development needs in operational fishing ports include the provision, repair, improvement, optimization, and efforts to maintain operational performance, port facilities, and supporting infrastructure. Development needs in non-operational fishing ports are dominated by development needs in the form of provision or construction and improvement of operational performance, port facilities, and supporting infrastructure for fishing ports. Thus, the need for development in nonoperational fishing ports is relatively more than inactive fishing ports. The parameters and indicators used in determining the priority of developing a fishing port is the value of the ratio between economic costs and benefits in a fishing port development project. The cost parameters consist of direct expenses, namely investment, operational, maintenance, and indirect costs, consultant fees, depreciation, and administrative costs. Economic benefits consist of immediate benefits, namely local government retribution income, and indirect benefits, namely the value of fishery production, fishery community income, and income from supporting business activities at fishing ports. The priority for developing a fishing port in Tanggamus Regency that requires financing from the local government is from the fishing port with the highest to the lowest priority: Kota Agung OFP, Tegineneng FLB, Badak FLB, and Penyandingan FLB.