Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi DIY

Abstract

Ketimpangan antar wilayah merupakan hal yang tidak dapat terelakan dari proses pembangunan. Provinsi DIY memiliki tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia. Indeks Gini Provinsi DIY sebesar 0,441 melebihi nilai Indeks Gini nasional yaitu 0,389. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi DIY, menganalisis pengaruh sumber penerimaan daerah terhadap output untuk mengurangi ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi DIY, serta menganalisis kondisi ketimpangan pembangunan ekonomi berdasarkan indikator kinerja pembangunan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitia ini adalah Indeks Williamson, analisis regresi data panel, serta analisis TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution). Berdasarkan hasil analisis statistik, belanja modal kabupaten/kota di Provinsi DIY signifikan dipengaruhi oleh PAD, DAK dan dana keistimewaan, sedangkan belanja barang dan jasa signifikan dipengaruhi oleh PAD dan DAK. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dana keistimewaan memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal serta belanja barang dan jasa, namun hanya memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. pengaruh dana keistimewaan lebih besar di kota dibandingkan di kabupaten. Pengaruh sumber penerimaan daerah melalui belanja modal dan belanja barang dan jasa terhadap kinerja pembangunan adalah sebagai berikut. PDRB perkapita signifikan dipengaruhi oleh belanja modal serta belanja barang dan jasa. IPM signifikan dipengaruhi oleh belanja barang dan jasa Tingkat kemiskinan signifikan dipengaruhi oleh belanja modal dan belanja barang dan jasa, namun pada model kabupaten belanja modal memiliki hubungan positif terhadap tingkat kemiskinan. Dari hasil yang didapat dengan pendekatan TOPSIS menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Provinsi DIY sebagian besar berada pada kuadran III dan IV yang berarti sebagian besar kabupaten tingkat pembangunannya rendah. Di kuadran I ada Kota Yogya dan Kabupaten Sleman yang tergolong sebagai daerah maju dengan pembangunan ekonomi yang tinggi. Di Kuadran III ada Kabupaten Bantul yang tergolong dekat dengan pusat kota namum tingkat pembangunannya rendah. Di Kuadran IV ada Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul yang tergolong sebagai daerah dengan tingkat pembangunan yang rendah dan jarak yang jauh dari pusat kota.