Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi DIY
Date
2021Author
Tjahjanto, Dinda Luthfiani
Fauzi, Akhmad
Juanda, Bambang
Metadata
Show full item recordAbstract
Ketimpangan antar wilayah merupakan hal yang tidak dapat terelakan dari
proses pembangunan. Provinsi DIY memiliki tingkat ketimpangan tertinggi di
Indonesia. Indeks Gini Provinsi DIY sebesar 0,441 melebihi nilai Indeks Gini
nasional yaitu 0,389. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat
ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi DIY, menganalisis pengaruh sumber
penerimaan daerah terhadap output untuk mengurangi ketimpangan antar
kabupaten/kota di Provinsi DIY, serta menganalisis kondisi ketimpangan
pembangunan ekonomi berdasarkan indikator kinerja pembangunan.
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitia ini adalah Indeks
Williamson, analisis regresi data panel, serta analisis TOPSIS (Technique for Order
Preference by Similarity to Ideal Solution). Berdasarkan hasil analisis statistik,
belanja modal kabupaten/kota di Provinsi DIY signifikan dipengaruhi oleh PAD,
DAK dan dana keistimewaan, sedangkan belanja barang dan jasa signifikan
dipengaruhi oleh PAD dan DAK. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dana
keistimewaan memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal serta belanja
barang dan jasa, namun hanya memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja
modal. pengaruh dana keistimewaan lebih besar di kota dibandingkan di
kabupaten.
Pengaruh sumber penerimaan daerah melalui belanja modal dan belanja
barang dan jasa terhadap kinerja pembangunan adalah sebagai berikut. PDRB
perkapita signifikan dipengaruhi oleh belanja modal serta belanja barang dan jasa.
IPM signifikan dipengaruhi oleh belanja barang dan jasa Tingkat kemiskinan
signifikan dipengaruhi oleh belanja modal dan belanja barang dan jasa, namun pada
model kabupaten belanja modal memiliki hubungan positif terhadap tingkat
kemiskinan.
Dari hasil yang didapat dengan pendekatan TOPSIS menunjukkan bahwa
kabupaten/kota di Provinsi DIY sebagian besar berada pada kuadran III dan IV yang
berarti sebagian besar kabupaten tingkat pembangunannya rendah. Di kuadran I ada
Kota Yogya dan Kabupaten Sleman yang tergolong sebagai daerah maju dengan
pembangunan ekonomi yang tinggi. Di Kuadran III ada Kabupaten Bantul yang
tergolong dekat dengan pusat kota namum tingkat pembangunannya rendah. Di
Kuadran IV ada Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul yang
tergolong sebagai daerah dengan tingkat pembangunan yang rendah dan jarak yang
jauh dari pusat kota.
Collections
- MT - Economic and Management [2875]