Dinamika Kekuatan Aktor dan Jaringan Sosial dalam Perubahan Bentang Alam Provinsi Riau
Date
2021Author
Juniyanti, Lila
Purnomo, Herry
Kartodihardjo, Hariadi
Prasetyo, Lilik Budi
Metadata
Show full item recordAbstract
Indonesia sebagai salah satu negara yang sumber perekonomiannya berbasis lahan menunjukkan bahwa perluasan areal perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) di negara ini sangat berkembang pesat. Kedua sektor tersebut memberikan solusi ekonomi dan menjawab pemenuhan kebutuhan pasar. Namun, kerusakan lingkungan dan konflik sosial bertentangan dengan tujuan keberlanjutan. Penggunaan lahan itu sendiri adalah manifestasi dari kompetisi kekuatan antar aktor yang berkepentingan terhadap lahan. Aktor paling kuat akan mengontrol penggunaan lahan berdasarkan keputusannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perubahan tutupan dan penggunaan lahan di Indonesia, diperlukan identifikasi untuk mengungkap bagaimana trend perubahan tutupan dan penggunaan lahan, seberapa besar perubahan itu dan kondisi penggunaan lahannya di tingkat tapak, serta pemahaman mengenai aktor kuat yang menentukan dalam proses perubahan tersebut. Penelitian ini memliki tujuan umum untuk menjelaskan perubahan tutupan penggunaan lahan secara spasial dan menganalisis dinamika kekuatan aktor dalam penggunaan lahan untuk perkebunan sawit dan HTI. Tujuan penelitian tersebut dapat dicapai melalui tujuan antara yaitu: (1) menganalisis proses perubahan tutupan dan penggunaan lahan serta aktor-aktornya dalam studi kasus empiris; (2) menghasilkan peta perubahan penggunaan lahan dari tahun 1990-2019; dan (3) menganalisis dinamika kekuatan aktor dan mengidentifikasi aktor yang paling kuat.
Penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu tinjauan sistematis, analisis spasial, dan analisis kekuatan aktor dan jaringan sosial. Tinjauan sistematis ini menjadi pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui batas pengetahuan yang ada, sehingga penelitian selanjutnya dibangun diatas pengetahuan tersebut. Pendekatan spasial digunakan untuk mengetahui lokasi-lokasi yang mengalami perubahan, sebesar apa perubahan tutupan dan penggunaan lahan yang terjadi, transisi perubahan penggunaan lahan, serta perubahan yang paling utama dalam periode tertentu. Hal ini bertujuan untuk memahami sebesar apa dampak yang diakibatkan oleh aktor dan kondisi apa yang memengaruhi perubahan lahan tersebut dalam periode waktu tertentu. Interpretasi citra yang dilakukan pada penelitian ini adalah interpretasi visual (digitization on screen) untuk membagi tutupan lahan menjadi beberapa kelas dan melakukan uji akurasi berdasarkan titik koordinat yang diambil di lapangan. Tahapan terakhir dari penelitian ini adalah analisis kekuatan aktor dan jaringannya dengan mengkombinasikan pendekatan Actor Centered Power (ACP) dan Social Network Analysis (SNA). Kombinasi kedua pendekatan tersebut merupakan bentuk dari pengembangan analisis kekuatan aktor dalam kontestasi penggunaan sumber daya lahan. Studi kasus penelitian ini dilaksanakan di Pulau Bengkalis Riau. Data mengenai aktor dan relasinya diperoleh melalui studi literatur, wawancara semi-terstruktur dengan teknik snowball sampling, observasi, dan triangulasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab langsung perubahan bentang alam di wilayah Sumatra dan Kalimantan didominasi oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit, ekstraksi kayu/logging, dan ekspansi HTI. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Isu kepemilikan lahan dan lemahnya institusi pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai hierarki tertinggi dalam kontrol tata kelola lahan menjadi penyebab dasar yang paling utama bagi perubahan bentang alam yang tidak terkendali di kedua wilayah tersebut. Semua aspek yang menyebabkan terjadinya perubahan bentang alam tidak terlepas dari peran aktor di dalamnya. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah aktor yang paling berkontribusi terhadap perubahan bentang alam melalui kebijakan dan keputusan yang mereka ambil. Masyarakat dan perusahaan adalah aktor yang paling banyak melakukan aktivitas yang menimbulkan perubahan bentang alam secara langsung. Di Pulau Bengkalis, penurunan tutupan hutan yang sangat signifikan terjadi mulai tahun 1990 yang diikuti dengan peningkatan kebun campuran yang dikelola oleh masyarakat dan perkebunan kelapa sawit, baik itu yang dikelola oleh perusahaan skala besar maupun swadaya. Hingga pada tahun 2019, tutupan hutan di pulau yang merupakan salah satu Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) ini kurang dari 10% luas total pulau.
Persoalan kelembagaan yang terdapat di wilayah ini menyebabkan terbentuknya jaringan informal tata kelola lahan. Aktor yang paling kuat dalam proses kontestasi penggunaan lahan adalah pemerintah di tingkat tapak, bukan pemerintah pusat yang memiliki wewenang tertinggi dalam mengontrol tata kelola lahan. Aktivis Petani dan oknum Pejabat Desa menjadi aktor yang paling kuat dalam dua periode yang berbeda. Aktivis Petani dengan nilai eigenvector tertinggi memiliki potensi sebagai pemimpin, sedangkan oknum Pejabat Desa dengan nilai betweenness tertinggi telah melakukan manipulasi informasi untuk mengembangkan perkebunan sawit di area kelola petani yang tumpang tindih dengan konsesi HTI. SNA menjadi kerangka yang kuat untuk mengembangkan kerangka teoritis ACP dalam menganalisis kekuatan aktor karena SNA mampu menjelaskan beberapa konsep yang tidak dapat dijelaskan oleh ACP, yaitu : (1) ikatan lemah dapat mendorong terjadinya aksi bersama dibandingkan dengan ikatan yang kuat karena melalui ikatan lemah terbentuk relasi yang lebih luas dengan aktor yang beragam (the strength of weak ties); (2) SNA mampu menggambarkan bahwa aktor dapat menggunakan kekuatannya terhadap aktor lain tanpa perlu berinteraksi secara langsung (action at a distance); (3) SNA mampu menggambarkan bahwa kekuatan antar satu aktor dengan aktor lainnya itu saling terhubung (interlinked).
Dalam rangka memperbaiki kondisi tata kelola lahan dengan menggunakan perspektif jaringan maka pemerintah selaku aktor pengambil keputusan dan aktor yang menghasilkan kebijakan perlu memahami analisis jaringan sosial dalam policy processes. Pemahaman ini berfungsi untuk menghasilkan intervensi kebijakan yang fokus pada aktor sentral. Aktivis Petani adalah aktor sentral yang berpotensi sebagai leader bisa menjadi opinion leader dalam suatu forum kolaboratif untuk perbaikan tata kelola lahan. Berbeda dengan oknum Pejabat Desa yang banyak berperan sebagai perantara, telah memanfaatkan posisinya untuk memanipulasi informasi melalui penerbitan dokumen legalitas lahan sehingga aktor tersebut perlu ditekan (coercion) oleh aktor-aktor yang mengembangkan dan melaksanakan hukum di Indonesia. As a country considered as land-based economic resources, Indonesia has shown that the expansion of plantation areas and Industrial Plantation Forests (HTI) in this country is growing rapidly. These sectors provide economic solutions and fulfill the market needs. However, environmental degradation and social conflicts caused by the land changes are against the goal of sustainability. The use of the land itself is a manifestation of power competition between actors with an interest in land. In the process of land allocation, various actors with an interest in land will compete with the power they have. The most powerful actors will take control of the land-use based on their decisions. Therefore, to obtain a comprehensive understanding of Indonesia's land cover and land-use changes, identification is needed to reveal the trends. It will also show how big the land cover and land-use changes, the land-use conditions at the site level as well as the understanding of the strong actors determining the process. This study has a general objective to explain land-use and land cover changes spatially and to describe the dynamics of the actors’ power in the land-use for oil palm and HTI plantations. These research objectives can be achieved through intermediate objectives namely: (1) Understanding the process of land cover and land-use change and its actors in an empirical case study; (2) Produce a map of land-use change from 1990-2019; (3) Describing the power dynamics of actors through ACP and SNA approach and identify the most powerful actors.
This study was conducted in three stages; systematic review, spatial analysis, analysis of the actors’ strength and social networks. This systematic review is an approach to determine the limits of existing knowledge so that further research builds on that knowledge. This study used a spatial approach to determine the locations that have experienced changes, the extent to which changes in the landscape have occurred, transitions of land-use changes, and the most critical changes in a certain period. It aims to understand the magnitude of the impact caused by the actor and what conditions affect the land change over a certain period. Image interpretation carried out in this study is visual interpretation (digitization on-screen) to classify land cover into several classes and perform accuracy tests based on the coordinates taken in the field. The final stage of this research is the analysis of the actors’ power and their networks by combining the Actor Centered Power (ACP) and Social Network Analysis (SNA) approaches. The combination of these approaches is a form of developing an analysis of the actors’ power in contesting the use of land resources. The case study was conducted in Bengkalis Island, Riau. Actors and their relationships were obtained through literature studies, semi-structured interviews with snowball sampling techniques, observation, and triangulation.
The results of this study indicate that the direct causes of landscape changes in Sumatra and Kalimantan are dominated by oil palm plantation expansion, timber extraction/logging, and HTI expansion. This condition is affected by institutional and policy factors produced by the government. The issue of land ownership and the weakness of government institutions in carrying out its role as the highest hierarchy in control of land governance are the major causes of the uncontrolled landscape changes in the two regions. All aspects that cause landscape change are the result of the roles of the actors in it. Local and national governments are the actors that most contributed to landscape change through the policies and decisions they make. Farming communities (both indigenous and non-native) and companies are the actors who mostly carry out activities that directly cause changes in the landscape. On Bengkalis Island, a very significant decrease in forest cover began in 1990, followed by an increase in community-managed mixed gardens and oil palm plantations, both managed by large-scale companies and independent companies. On 2019, the forest cover on the island, which is one of the Hydrological Peat Areas (KHG), was only left to 10% of the total island area.
The institutional problems in this area have led to the formation of informal networks for land management. Based on this finding, the most powerful actors in the land-use contestation process came from the actors at the site level, not the central government who holds the highest authority in controlling land governance. The site actors namely farmer activists and village officials, have been the most powerful actors in two different periods. This is based on the value obtained from the analysis of the two actors. Farmer activists have the highest eigenvector value and have the potential to be leaders. Meanwhile, the village officials with the highest betweenness values were found to be manipulating information to develop oil palm plantations in smallholder management areas that overlap with HTI concessions. SNA is a robust framework for developing ACP theoretical frameworks in analyzing actor’s power. SNA can explain several concepts that could not be covered by ACP, including: (1) In comparison to strong ties, the weak ties could encourage the formation of collective action because these ties encourage broader relationships with more diverse actor (the strength of weak ties), (2) SNA describes that an actor can use his power against other actors without interacting directly (action at a distance); (3) SNA can describe that the source of power between one actor and another is interlinked.
To improve the condition of land governance by using a network perspective, the governments as decision-makers and generate policy should understand social network analysis in policy processes. This understanding serves to produce policy interventions that focus on central actors. Farmer activists are central actors who have the potential to become opinion leaders in a collaborative forum to improve land governance. In contrast to the village officials who play a role as intermediaries, while taken advantage of their position to manipulate information through the issuance of land legality documents need to be coerced by actors who develop and implement laws in Indonesia.
Collections
- DT - Forestry [343]