Analisis Persaingan dan Efisiensi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia Tahun 2013-2018

Abstract

Tahapan program penguatan struktur perbankan nasional yang dilakukan oleh Arsitektur Perbankan Indonesia yaitu melalui kegiatan pilar 1 antara lain menguatkan permodalan bank, memperkuat daya saing dan kelemabagaan BPR BPRS serta meningkatkan akses kredit dan pembiayaan UMKM (OJK, 2019). Dalam meningkatkan akses kredit dan pembiayaan UMKM yang dikarenakan pertumbuhan kredit UMKM yang cenderung turun maka dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 tentang pembiayaan sektor UMKM (khususnya kredit mikro) oleh lembaga keuangan (bank) sebesar 20% dari total kredit. Keluarnya peraturan tersebut berdampak pada persaingan dan efisiensi bagi BPR. Indikasi ketatnya persaingan pasar dan efisiensi BPR dengan menurunnya jumlah BPR setiap tahunnya dari tahun 2013-2018, serta tingginya rasio BOPO, NPL mengakibatkan rasio ROA, LDR menurun, sehingga tujuan penelitian ini yaitu (1) Menganalisis tingkat persaingan pasar, (2) Menganalisis tingkat efisiensi BPR (3) Menganalisis hubungan antara persaingan dengan efisiensi BPR di Indonesia tahun 2013-2018. Penelitian ini menggunakan model H-statistik Panzar-Rosse untuk mengukur persaingan, Data Envelopment Analysis (DEA) untuk mengukur efisiensi, dan regresi data panel untuk mengukur hubungan antara persaingan dengan efisiensi. sampel penelitian sebanyak 574 BPR yang terdaftar di OJK dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian BPR bersaing didalam pasar monopolistik ditunjukkan dengan nilai H-stat Panzar-Rosse sebesar 0,745 yang berarti tinggi. BPR bersaing pada input biaya dan non biaya dalam meningkatkan pendapatan. Biaya modal fisik merupakan koefisien terbesar dalam mempengaruhi pendapatan. Secara umum menunjukkan bahwa belum mencapai efisiensi. BPR harus mampu menekan inputnya agar lebih efisien. Terdapat hubungan antara persaingan dengan efisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam persaingan pasar monopolistik (kurang kompetitif) pada BPR akan mendorong BPR untuk bertindak lebih efisien. Saran penelitian selanjutnya menghubungkan dengan peraturan yang dikeluarkan OJK (OJK) 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Zonanya.