Analisis Komoditas Unggulan dan Strategi Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pertanian di Kabupaten Bogor
Abstract
Sektor pertanian memiliki peran penting karena memberikan kontribusi
terhadap pertumbuhan ekonomi dan paling banyak menyerap tenaga kerja di
Indonesia. Namun demikian, sektor pertanian di Indonesia mengalami
permasalahan besar dalam regenerasi sumberdaya manusia ataupun dari sisi
sumberdaya lahan. Kondisi ini juga terjadi di Kabupaten Bogor dimana alih fungsi
lahan dari lahan pertanian ke lahan non pertanian terjadi cukup masif. Salah satu
faktor pendorongnya adalah rent di sektor pertanian relatif lebih rendah
dibandingkan dengan sektor lain. Sementara rent yang rendah bisa disebabkan
karena pemanfaatan lahan yang belum optimal. Dengan demikian perlu adanya
optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Bogor. Tujuan penelitian
ini yaitu (1) Bagaimana ketersediaan lahan pertanian di Kabupaten Bogor; (2) Apa
saja komoditas komoditas unggulan sektor pertanian di Kabupaten Bogor; (3)
Berapa besar rente lahan komoditas unggulan sektor pertanian di Kabupaten
Bogor; dan (4) Bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Bogor dalam
pengembangan sektor pertanian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu metode analisis deskriptif, Location Quotient (LQ), resource rent dan
gap analysis. Hasil penelitian menunjukan bahwa luas lahan sektor pertanian di
Kabupaten Bogor dari tahun 2007-2018 cenderung mengalami penurunan dengan
penurunan tertinggi yaitu terjadi pada tahun 2017-2018 sebesar 4%. Berdasarkan
hasil analisa LQ, komoditas unggulan di Kabupaten Bogor berjumlah 19
komoditas, diantaranya adalah ubi kayu, wortel, durian, dan kopi robusta. Land
rent tertinggi terdapat pada komoditas wortel yaitu sebesar
Rp.145.991.250/ha/tahun, sedangkan land rent terendah terdapat pada komoditas
kopi yaitu sebesar Rp.20.681.500/ha/tahun. Luasan minimum yang harus dimiliki
oleh petani jika ingin mendapatkan minimum atau sama dengan UMK Kabupaten
Bogor tahun 2020 untuk komoditas wortel, ubi kayu, durian, dan kopi yaitu
sekitar 0,4 hektare, 17,6 hektare, 21 hektare, dan 25 hektare. Pemerintah
Kabupaten Bogor memiliki beberapa kebijakan pertanian, namun berdasarkan
hasil gap analysis diperoleh bahwa capaian saat ini belum tercapai dan memenuhi
target sasaran yang telah ditetapkan sehingga perlu adanya evaluasi dalam
program.