Analisis Komoditas Unggulan dan Strategi Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pertanian di Kabupaten Bogor

Abstract

Sektor pertanian memiliki peran penting karena memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia. Namun demikian, sektor pertanian di Indonesia mengalami permasalahan besar dalam regenerasi sumberdaya manusia ataupun dari sisi sumberdaya lahan. Kondisi ini juga terjadi di Kabupaten Bogor dimana alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan non pertanian terjadi cukup masif. Salah satu faktor pendorongnya adalah rent di sektor pertanian relatif lebih rendah dibandingkan dengan sektor lain. Sementara rent yang rendah bisa disebabkan karena pemanfaatan lahan yang belum optimal. Dengan demikian perlu adanya optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Bogor. Tujuan penelitian ini yaitu (1) Bagaimana ketersediaan lahan pertanian di Kabupaten Bogor; (2) Apa saja komoditas komoditas unggulan sektor pertanian di Kabupaten Bogor; (3) Berapa besar rente lahan komoditas unggulan sektor pertanian di Kabupaten Bogor; dan (4) Bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Bogor dalam pengembangan sektor pertanian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif, Location Quotient (LQ), resource rent dan gap analysis. Hasil penelitian menunjukan bahwa luas lahan sektor pertanian di Kabupaten Bogor dari tahun 2007-2018 cenderung mengalami penurunan dengan penurunan tertinggi yaitu terjadi pada tahun 2017-2018 sebesar 4%. Berdasarkan hasil analisa LQ, komoditas unggulan di Kabupaten Bogor berjumlah 19 komoditas, diantaranya adalah ubi kayu, wortel, durian, dan kopi robusta. Land rent tertinggi terdapat pada komoditas wortel yaitu sebesar Rp.145.991.250/ha/tahun, sedangkan land rent terendah terdapat pada komoditas kopi yaitu sebesar Rp.20.681.500/ha/tahun. Luasan minimum yang harus dimiliki oleh petani jika ingin mendapatkan minimum atau sama dengan UMK Kabupaten Bogor tahun 2020 untuk komoditas wortel, ubi kayu, durian, dan kopi yaitu sekitar 0,4 hektare, 17,6 hektare, 21 hektare, dan 25 hektare. Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki beberapa kebijakan pertanian, namun berdasarkan hasil gap analysis diperoleh bahwa capaian saat ini belum tercapai dan memenuhi target sasaran yang telah ditetapkan sehingga perlu adanya evaluasi dalam program.