Praktik (Markdown) Gross Tonage Longliner Palabuhanratu dan Ukuran Palka untuk Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Abstract

Kapal ikan memiliki satuan ukuran yang dinyatakan dalam tonase kotor (Gross tonage (GT). Ukuran GT kapal ikan dijadikan dasar bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam sistem perizinan dan penetapan tarif maupun pajak kapal ikan di Indonesia. Adanya sistem tersebut, terdapat kapal yang melakukan pengecilan (markdown) ukuran GT. Tahun 2015 Kementerian Perhubungan mengeluarkan kebijakan tentang verifikasi atau pengukuran ulang terhadap kapal penangkap ikan seluruh Indonesia. Penelitian ini bertujuan menghitung dampak kerugian negara dari PNBP yang ditetapkan KKP yaitu Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dan menghitung korelasi ukuran/dimensi fisik palka ikan terhadap ukuran GT untuk dijadikan rekomendasi penggunaan ukuran palka sebagai dasar penetapan kewenangan KKP pada kapal perikanan. Penelitian dilakukan menggunakan metode observasi pada kapal longline di Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat. Ukuran GT kapal dianalisis secara deskriptif untuk menghitung kerugian negara dari praktik markdown. Volume palka dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan dikorelasikan dengan ukuran GT. Berdasarkan data hasil penelitian ini dampak dari praktik mardown ukuran GT pada PHP, merugikan negara sebesar Rp. 318.161.250/ tahun. Kapal berukuran 30 - 39 GT memiliki korelasi terhadap ukuran palka 15,68 – 19,58 m3, kapal berukuran 40-49 GT memiliki korelasi ukuran palka 21,84 – 26,4 m3. Pada selang ukuran 50- 59 GT memiliki korelasi ukuran palka 28,26 – 31,68 m3 dan ukuran 60 – 88 GT memiliki korelasi ukuran volume palka 34,56 – 44,32 m3. Rekomendasi bagi KKP yaitu dapat menggunakan korelasi ukuran palka untuk mengetahui ukuran GT suatu kapal untuk menghindari praktik markdown.