Perubahan Penguasaan Lahan Sesudah Penetapan Hutan Adat: Kasus Kasepuhan Karang, Banten

Abstract

Dikarenakan masyarakat tradisional (masyarakat adat) bergantung pada pertanian dan sumber daya hutan, kejelasan hak kelola adalah penting untuk penghidupan (livelihood) mereka. Melalui perjuangan panjang, masyarakat Kasepuhan Karang memperoleh penetapan hak atas Hutan Adat pada tahun 2016. Namun demikian terbatas informasi mengenai bagaimana pengelolaan dan penguasaan hutan adat pasca penetapan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses pengajuan hak hingga pengaturan dalam komunitas Kasepuhan Karang mengenai akses dan pengelolaan hutan adat; mendeskripsikan karakteristik rumah tangga dan posisi adat pada Kasepuhan Karang, serta menganalisis perubahan penguasaan lahan sesudah penetapan hutan adat, dan hubungannya dengan posisi (jabatan) dalam masyarakat adat. Penelitian ini dilakukan di Kasepuhan Karang desa Jagaraksa pada tahun 2019. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif dengan metode survei. Hasil penelitian menunjukkan, dalam proses pengajuan hak, masyarakat Kasepuhan didukung oleh pihak luar (LSM). Dalam hal luas lahan yang dikuasai, tidak terdapat perbedaan luas lahan yang dikuasai sesudah penetapan hutan adat, maupun berdasar posisi adat. Hal ini karena penetapan hutan adat pada masyarakat Kasepuhan Karang merupakan bentuk pengembalian kepastian pengelolaan (hak garap) pada pemilik tanah yang berada di kawasan hutan (legalisasi), dan bukan merupakan bentuk redistribusi ataupun pengelolaan komunal atas hutan adat.