Analisis Penilaian Status Keberlanjutan Pengelolaan Saluran Irigasi Vanderwijck Yogyakarta: Perspektif Ekonomi Kelembagaan

Abstract

Keberlanjutan merupakan aspek yang penting dalam pembangunan pertanian dan bersifat multidimensi. Distribusi air irigasi dari hulu ke hilir dalam perjalanannya mengalami berbagai hambatan kepentingan dan kewenangan pengelolaan. Pengelolaan saluran irigasi dalam menjalankan fungsinya ditentukan oleh ketersediaan air yang dapat digunakan petani dalam berproduksi. Pemanfaatan air saluran irigasi Vanderwijck selama ini memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Permasalahan potensi konflik horizontal diantara pemanfaat air irigasi di lapangan serta perilaku masyarakat yang membuang sampah di sepanjang saluran irigasi akan berakibat pada menurunnya fungsi saluran irigasi, di sisi lain dari sisi pengelolaan saluran irigasi menuntut pengelolaan secara baik dan menyeluruh dan masyarakat sebagai pengguna dari saluran irigasi dapat mengetahui pentingnya fungsi sehingga keberlanjutan dari saluran irigasi Vanderwijck dapat dijaga dimasa mendatang. Atas dasar hal tersebut diperlukan penelitian mengenai kebijakan dan kelembagaan yang melingkupi pengelolaan saluran irigasi. Tujuan dari penelitian ini secara umum menganalisis dan merumuskan kebijakan terkait pengelolaan saluran irigasi yang memberikan manfaat ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tujuan secara khusus penelitian ini menganalisis aturan main pengelolaan saluran irigasi Vanderwicjk, mengestimasi potensi kerugian ekonomi yang dialami petani padi akibat kekurangan air yang berasal dari saluran irigasi dan biaya transaksi formal pengelolaan saluran irigasi Vanderwicjk, mengevaluasi desain kelembagaan eksisting pengelolaan saluran irigasi Vanderwicjk dan menganalisis status keberlanjutan pengelolaan saluran irigasi Vanderwicjk. Penelitian ini dilakukan pada objek saluran air irigasi Vanderwijck Yogyakarta dengan responden penelitian yang terdiri dari para stakeholder pengelola yang berkepentingan dan petani penerima manfaat air irigasi dengan menggunakan metode pengambilan contoh purposive sampling. Tahapan analisis data pada penelitian ini dimulai dengan menganalisis aturan main yang melingkupi pengelolaan dengan menggunakan metode content analisis, mengestimasi potensi kerugian ekonomi yang dialami petani padi sawah menggunakan perbandingan kelompok responden dengan analisis usahatani dan mengestimasi biaya transaksi formal pengelolaan saluran irigasi kemudian mengevaluasi desain kelembagaan eksisting menggunakan analsis deskriptif dan yang terakhir melakukan penilaian status keberlanjutan pengelolaan dengan metode MDS, Kebijakan terkait pengelolaan saluran irigasi sudah mengalami perkembangan peraturan dan didasarkan pada seperangkat kebijakan yang ada. Kebijakan yang ada dan berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan saluran irigasi seperti, wewenang dan peran stakeholder, bentuk koordinasi, pelestarian sumberdaya air, operasional dan pemeliharaan, larangan, pengawasan, sanksi dan penegakan hukum sudah cukup lengkap secara formal. Gap antara kebijakan dan operasional cukup banyak terjadi overlaping dalam pelaksanaan di lapangan. Masyarakat petani di sepanjang aliran merasakan masalah ketersediaan air di lahannya. Ketersediaan air berdampak pada kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian di sepanjang aliran irigasi. Didasarkan pada ketersediaan air, pola tanam dan intensitas tanam yang berdampak pada produksi yang dihasilkan petani. Estimasi potensi kehilangan jumlah produksi pada kelompot petani yang mengalami kekurangan air pada aliran irigasi irigasi Vanderwicjk sebesar 106,20 ton per tahun atau senilai dengan Rp. 50.880.000,- per tahun dan jika dirataratakan senilai Rp. 4.800.000,- per hektar per tahun atau setara dengan potensi kehilangan produksi satu kali musim tanam. Estimasi dari potensi kehilangan penerimaan usahatani petani akibat kekurangan air di saluran irigasi sebesar Rp. 200.715.504,- per tahun atau Rp. 18.935.425,- per hektar per tahun. Biaya transaksi formal diperlukan untuk menciptakan keteraturan antar masing-masing stakeholder dalam menjalankan pengelolaan saluran irigasi. Estimasi biaya transaksi pengelolaan saluran irigasi berdasarkan realisasi anggaran dari stakeholder terkait adalah sebesar Rp. 1.783.194.000,- per tahun yang terdiri dari lima komponen biaya yaitu, biaya sosialisasi kelembagaan, koordinasi kelembagaan, pemantauan dan pengawasan, operasi dan pemeliharaan dan biaya pembinaan. Evaluasi kelembagaan pengelolaan saluran irigasi merupakan kelembagaan yang melibatkan banyak pihak. Kelembagaan yang ada dan terbentuk sudah cukup secara formal. Efektifitas dan fungsi kelembagaan jika didasarkan berdasarkan pada aturan main yang berlaku belum berjalan secara optimal. Kurangnya koordinasi dan pemahaman diri dari stakeholder menjadi kendala atas implementasi peraturan yang ada di lapangan. Pengawasan masih minim dan penegakan hukum yang lemah menjadikan waktu penyelesaian masalah dirasa cukup panjang dan berbiaya serta menuntut kreatifitas tersendiri di tingkat masyarakat. Hasil analisis Status keberlanjutan pengelolaan saluran irigasi Vanderwijck berdasarkan analisis MDS tersebar pada kategori berkelanjutan untuk dimensi ekologi (78,028), sedangkan pada dimensi ekonomi (73,083), sosial (60,727) dan kebijakan dan kelembagaan (58,785) ada pada kategori cukup berkelanjutan. Dimensi kebijakan dan kelembagaan memiliki nilai paling rendah diantara dimensi yang lain kemudian disusul dimensi sosial dan ekonomi. Dimensi ekologi memiliki nilai tertinggi. Tidak ada satupun dimensi yang berada dalam katagori status buruk atau tidak berkelanjutan. Atribut-atribut yang sensitif berpengaruh terhadap status keberlanjutan pengelolaan saluran irigasi terdiri 12 atribut yang tersebar pada masing-masing dimensi pengelolaan (ekologi, ekonomi, sosial dan kelembagaan). Hasil uji statistik menunjukan bahwa metode rap-irigation cukup baik untuk dipergunakan sebagai alat untuk melihat status keberlanjutan pengelolaan saluran irigasi secara kuantitatif dan cepat (rapid appraisal).