Implementasi Desentralisasi Kehutanan dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pembangunan Kehutanan di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi

Abstract

Dengan diberlakukannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004, pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan hutan negara, terkecuali Taman Hutan Raya yang terletak di wilayah administrasi masing-masing. Pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung adalah wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi, sedangkan pengelolaan hutan konservasi adalah wewenang pemerintah pusat. Keberhasilan kegiatan pengelolaan hutan dan program pengelolaan ditentukan antara lain oleh kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah serta implementasinya di tingkat tapak. Mempertimbangkan kompleksitas pengelolaan hutan dalam konteks desentralisasi serta memperhatikan keterbatasan sumber daya dan kewenangan, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis implikasi hampir dua dekade implementasi kebijakan desentralisasi di Kabupaten Tebo; (2) menentukan elemen kunci dari sasaran pembangunan daerah, tantangan dan modal dasar pembangunan kehutanan di tingkat kabupaten; (3) menentukan tingkat kepentingan dan peran utama pemerintah kabupaten dalam pengelolaan hutan. Kesimpulan umum hasil dari penelitian ini menyatakan perlunya tindakan konkret untuk menyelesaikan masalah yang terus-menerus terjadi secara sistematis, terencana, dan berlanjut. Beberapa permasalahan pokok yang perlu mendapatkan perbaikan untuk diatasi adalah lemahnya koordinasi antarlembaga, kualitas sumber daya manusia, komunikasi dengan para pemangku kepentingan dan pembiayaan pengelolaan hutan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten dapat memiliki peran utama dalam membangun modal sosial, yang berfungsi sebagai langkah pertama dalam mengembangkan pengelolaan hutan kolaboratif dengan mendorong optimasi multiguna hutan.